Kecurigaan lain terus mengalir dan justru terkesan Kartu Pra Kerja hanya menjadi agen aliran dana bagi para perusahaan penyedia pelatihan. Ditambah media pelatihan yang disediakan dalam program ini sebenarnya bisa diperoleh secara gratis di akun media sosial seperti di YouTube. Padahal, dana yang digelontorkan untuk pengadaan program hingga mencapai 5.6 Triliun.
Alih-alih memangkas angka pengangguran akibat PHK, Program Kartu Pra Kerja terkesan tidak memiliki tolak ukur yang jelas dan hanya sebatas pelatihan untuk menambah Curriculum Vitae pesertanya.
Meski begitu, pemerintah justru mengklaim program ini sebagai solusi tingginya angka PHK. Padahal, yang dibutuhkan para buruh terdampak hari ini adalah jarring pengaman sosial berupa bantuan sosial dan lapangan pekerjaan. Kita bisa menilai bahwa hadirnya Kartu Pra Kerja tidak menjamin pesertanya mendapatkan pekerjaan, apalagi dengan hanya bermodal sertifikat pelatihan online. Meskipun program ini memberikan bantuan dana pelatihan sebanyak 600 ribu perbulan selama 4 bulan, namun di masa pandemi seperti ini tidak akan cukup memenuhi kebutuhan hidup para kaum buruh terdampak.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H