Mengenal Malpraktek Pemilu: Siap Kalah dan Siap Menang?

Ketika pemilu selesai, banyak persoalan muncul, yang membuat suasana semakin dinamis, publik disodori beragam informasi yang kerap membingungkan. Saya pikir tidak ada kegaduhan, karena politik identitas nyaris tak terdengar, semua lempeng-lempeng saja. 

Prabowo -Gibran pasangan yang menang sementara  versi quick count, masih banyak liku yang harus ditempuh untuk mencapai tangga puncak kekuasaan , namun masyarakat  banyak berharap para elit memiliki sikap"  siap menang dan siap kalah" dalam suatu kompetisi pemilu semakin tak mudah dirasakan. Hal ini diperkuat oleh beberapa fenomena yang muncul antara lain:

Pertama, integritas pemilu dipertanyakan, yakni dengan  muncul tudingan ke KPU,  Sirekap sebagai upaya meningkatkan keterbukaan informasi publik, meningkatkan transparansi, dan mencegah serta menghindari kecurangan selama proses perhitungan suara, tujuan itu nampaknya mulia, namun kandas karena adanya perbedaan data antara dokumen C1 dan data rekapitulasi suara dalam Sirekap. Berbagai dugaan dan tudingan negatif muncul akibat ketidaksesuaian tersebut, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap integritas pemilu.

Kedua, muncul hak angket. Dalam beberapa hari terakhir, publik politik disibukkan dengan polemik hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024. 

Calon Presiden Ganjar Pranowo yang mengusulkannya dengan mendorong partai politik pendukungnya di DPR untuk menggulirkan hak angket. Hak angket adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 

Hak angket seakan menjadi  ruang untuk menampung beberapa pihak yang menolak, dengan berkoar-koar bahwa pemilu curang. Tingkat kecurangan masif, sistematis dan terstruktur, selanjutnya diamplifikasi oleh beberapa tokoh yang berseberangan dengan  pemerintah. Selain itu, penghitungan suara yang cukup rumit, muncullah polemik. 

Ketiga, dugaan kecurangan dikaitkan pada Pemerintah yang diduga bermain curang dengan Tindakan bansos, BLT serta menaikkan gaji PNI, TNI Polri, sehingga kondisi demikian dapat menggiring benak pemilih untuk memilih calon legislatif dan presiden yang direstui pemerintah. 

Para aparat diduga ikut bermain dan mengintimidasi warga untuk digiring ke salah satu paslon. Namun, dari sebagian yang menggugat saya tidak melihat bahwa yang mendapat suara terbanyak yang lolos ke Senayan itu ikut berteriak, "suara saya digelembungkan," sejatinya suara saya tidak segitu, pernyataan semacam itu tak ada yang berteriak. Yang kalah yang berteriak, dan yang menang diam. 

Keempat, Langkah Presiden Joko Widodo menyetujui untuk memberikan kenaikan pangkat secara istimewa berupa jenderal TNI Kehormatan pada Prabowo Subianto, Kenaikan pangkat ini tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 13/TNI/Tahun 2024 yang terbit pada 21 Februari. Sebagian peneliti mempertanyakan keputusan ini, sementara keluarga korban pelanggaran HAM berat dan aktivis dengan tegas menolaknya.

Bagi Prabowo, di laman Youtuber seorang Netizen , @user-rc9vu7ch7r, menulis: Sungguh unik cara kerja Sang Pencipta Sang Penyayang. Kita dpt meraih cita2 tertinggi dlm hidup, justru oleh bekas rival terhebat! Tapi itu semua dimulai dari hati yg pasrah & membuka diri utk kepentingan rakyat! Hati yg mulia, kerja keras yg tak terbatas, keberanian yg terus menerjang, hokki yg mendukung serta waktu yg sdh menjelang, kita akan menjadi Indonesia Emas berkat kepemimpinan kedua negarawan ini!