Literasi tentang Oligarki Politik, Benarkah Jokowi Menciptakan Oligarki?

Atmosfer politik negara yang berjuluk mutu manikam di khatulistiwa ini sedang hangat, tentang persiapan menyambut Pemilu. Berbagi manuver politik dilemparkan, sehingga benak langit publik berhamburan komentar dan pernyataan dari para elit politik terus berseliweran,di media sosial, bak kembang api menyambut perayaan tahun Baru. Pernyataan itu tentu untuk memeriahkan pesta akhbar pemilu 2024 sekaligus mencari panggung agar mereka bisa dicoblos nanti saat di bilik suara.

Mereka banyak nyinyir pada pemerintah berkaitan  tentang oligarki, Politik dinasti politik, dan korupsi. Dan, pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi terus dikomentari sangat pedas tentang dinasti politik dan oligarki. Memang faktanya " keluarga presiden, yakni  Gibran dan Bobby, menjadi walikota. Walaupun secara  Undang-Undang, dan dialam demokrasi  itu tidak dilarang, namun kondisi itu menjadi celah untuk dibidik oleh mereka yang berseberangan dengan presiden Jokowi. 

Perihal oligarki, di sisi lain,  aktivis pergerakan Andrianto berteriak lantang bahwa, kepemimpinan Presiden Joko Widodo khususnya periode kedua, oligarki kian "paripurna" karena semua berada di lingkaran pemerintah. "Jokowi lah yang menciptakan oligarki paripurna dengan mengajak kompetitornya Prabowo-Sandi ke dalam Kabinet (https://politik.rmol.id/read/2022/09/02/545885/). melihat fenomena ini,  perlu ditelaah apa sesungguhnya oligarki itu.

Tak banyak orang tahu,perdefinisi, atau terminologi  dan ontologi  apa mahluk yang disebut  oligarki ?.Kecurigaan beberapa elemen tentang oligarki politik  dalam pemerintahan  saat ini, membuat saya bersungut-sungut, walaupun saya tidak pernah banyak belajar ilmu politik secara akademik.

Namun telaah lewat  kajian literatur , diskusi  dan pernah ikut pergerakan dan demonstrasi tahun 98 di ITB, serta  ikut  dibeberapa survey pilkada di daerah, membuat saya tertarik untuk menulisnya,  mengapa begitu? Sebagai warga negara, apalagi pendidik/dosen, pertanyaan berkisar pada hiruk pikuk pemilu haruslah bisa dijelaskan kepada mereka (mahasiswa, teman , Keluarga, atau ruang diskusi Ketika saya sebagai narasumber), yang sempat bertanya ke saya. Lebih-lebih tentang oligarki politik.

Sinyalemen itu, memang perlu ditelaah lebih jauh untuk meningkatkan literasi kita terhadap politik tanah air. Dalam ulasan ini, menarik mengungkapkan tentang Literasi itu apa, oligarki dan beberapa contoh yang terkait dengan oligarki dalam pemerintahan Joko Widodo?

Pentingnya Literasi politik 

Literasi adalah menurut kamus Britannica, menyebut, bahwa literasi, kapasitas untuk berkomunikasi menggunakan tanda atau simbol tertulis, tercetak, atau elektronik untuk mewakili bahasa. Literasi biasanya dikontraskan dengan kelisanan (tradisi lisan), yang mencakup seperangkat strategi yang luas untuk berkomunikasi melalui media lisan dan aural. Namun, dalam situasi dunia nyata, mode komunikasi melek huruf dan lisan hidup berdampingan dan berinteraksi, tidak hanya dalam budaya yang sama tetapi juga dalam individu yang sama.

Kemampuan menjelaskan oligarki itu, bagi saya agar bisa kita gunakan sebagai kemampuan membangun literasi dalam berpolitik" menjadi pengetahuan dan bisa memberikan pandangan agar tidak keliru. Literasi dalam bidang politik , khususnya berkenaan dengan Oligarki politik menarik untuk diketahui, sebelum nya ada baiknya diketahui, apa yang dimaksud dengan literasi

Pentingnya Literasi politik itu , yang bukan semata tentang pengetahuan, melainkan juga tentang skill atau keterampilan dalam mengakses, mengkombinasikan, dan mengkomunikasikannya kepada orang lain. Hal lain, yakni sikap politik warga negara yang lebih otonom dan berlandaskan kepekaan nalar.

OLIGARKI POLITIK

Yuk kita simak tentang apa yang dimaksud dengan konsep oligarki!, Oligarki (berasal dari bahasa Yunani Kuno, adalah bentuk konseptual dari struktur kekuasaan dimana kekuasaan berada di tangan sejumlah kecil orang. Orang-orang ini mungkin atau mungkin tidak dibedakan oleh satu atau beberapa karakteristik, seperti bangsawan, ketenaran, kekayaan, pendidikan, atau kontrol perusahaan, agama, politik, atau militer.

Selain itu para ahli juga menjelaskan dengan gamblang bahwa, , Oligarki adalah istilah untuk pemerintahan dimana kekuasaan dipegang oleh beberapa individu terpilih atau sekelompok kecil orang yang berkuasa. Ini dapat berarti bahwa beberapa orang ini adalah pemimpin yang sebenarnya, atau bahwa mereka memengaruhi atau mengontrol keputusan yang dibuat oleh para pemimpin (bahwa merekalah yang "menarik tali" di belakang layar).kalau begitu, pemimpinnya merupakan  boneka, ada yang mengatur di belakangnya.

Oleh sebab itu, Oligarki tidak pernah digunakan sebagai istilah resmi untuk suatu bentuk pemerintahan (seperti monarki, misalnya)---ini hampir selalu diterapkan sebagai kritik terhadap situasi semacam itu. Oligarki Ini sering digunakan sebagai cara untuk menunjukkan pengaruh orang kaya dan berkuasa dalam politik dan pemerintahan --- pengaruh yang biasanya digunakan untuk menguntungkan diri mereka sendiri.

Negara yang dianggap memiliki pemerintahan oligarki juga bisa disebut sebagai oligarki, karena banyak orang luar memandang negara tersebut sebagai oligarki yang menindas. Oligarki juga bisa merujuk pada kelas orang yang memiliki kekuasaan dalam sistem semacam ini, seperti di Negara ini dijalankan oleh oligarki yang terdiri dari beberapa industrialis yang kuat.

Lalu siapa kelompok yang bisa disebut oligarki ?

Sebuah kelompok usaha dapat didefinisikan sebagai oligarki jika memenuhi semua kondisi berikut:

Pertama, Pemilik adalah pemilik swasta terbesar di negara ini. Ia memiliki kekuatan politik yang cukup untuk mempromosikan kepentingannya sendiri. Pemilik mengontrol banyak bisnis, yang mengkoordinasikan aktivitas mereka secara intensif. Para intelektual sedang pengaruh mempengaruhi, sehingga muncul Oligarki intelektual. Kemampuan intelektualnya dapat melakukan hegemoni kekuasaan, dengan mengambilkan dalil dalil kebenaran, yang seolah-olah benar namun bukan kebenaran sebenarnya.

Kedua, George Bernard Shaw mendefinisikan dalam lakonan Major Barbara, yang ditayangkan perdana pada tahun 1905 dan pertama kali diterbitkan pada tahun 1907, suatu jenis Oligarki baru yaitu oligarki intelektual yang bertindak melawan kepentingan rakyat jelata: "Saya sekarang ingin memberikan senjata kepada rakyat jelata melawan pria intelektual. Saya mencintai rakyat jelata. Saya ingin mempersenjatai mereka melawan pengacara, dokter, pendeta, sastrawan, profesor, artis, dan politisi, yang, sekali berkuasa, adalah yang paling berbahaya, bencana , dan tirani dari semua orang bodoh, bajingan, dan penipu. Saya ingin kekuatan demokrasi yang cukup kuat untuk memaksa oligarki intelektual menggunakan kejeniusannya untuk kebaikan umum atau binasa.

Lalu, sebagai kajian history, ditemukan bahwa sepanjang sejarah yang terbentang , struktur kekuasaan yang dianggap oligarki sering dipandang sebagai tirani. Mengandalkan ketaatan atau penindasan publik untuk eksis. Ketika memetakannya Pada Jokowi, nampak  Indonesia dibawah kekuasaan nya, tidaklah menampakan sebuah bentuk ' tirani', perilakunya merakyat, dan banyak kritik yang dijawab dengan "kerja, kerja dan kerja" 

Ditinjau dari  Aristoteles memelopori penggunaan istilah tersebut sebagai aturan yang berarti oleh orang kaya, yang istilah lain yang umum digunakan saat ini adalah plutokrasi. Salah satu oligarki pertama dalam sejarah adalah Sparta, yang mengembangkan konsep tersebut bersama saingannya Athena, dan pada dasarnya memberikan tandingan bagi demokrasi Athena. Pada awal abad ke-20 Robert Michels mengembangkan teori bahwa demokrasi, seperti semua organisasi besar, cenderung berubah menjadi oligarki.

Dalam bukunya "Iron law of oligarchy" dia menyarankan bahwa pembagian kerja yang diperlukan dalam organisasi besar mengarah pada pembentukan kelas penguasa yang sebagian besar peduli untuk melindungi kekuasaan mereka sendiri.

Kata orang bijak politik itu kotor, kok bisa disebut kotor, karena menghalalkan segala cara. Yakni berebut suara dengan membeli, suara untuk memilih dirinya. Dengan imbalan uang. Setelah berkuasa, cenderung ingin bertahan berkuasa selama-lamanya. Politik memungkinkan seseorang tidak setia, mereka hanya setia pada pencapaian kekuasaan. Jalan tak penting yang penting berkuasa. Disitulah politik itu kotor. Kata Mahatma Gandhi, Politik tanpa prinsip.

Politik adalah semacam larutan, dia perekat semuanya, untuk menghasilkan larutan dengan tujuan homogen , ibarat gula dalam dasar gelas dari segelas the, perlu diaduk, perlu ada panas, sehingga mencair dan meresapi semua titik yang ada di seluruh wadah the iru. Partai politik harus begitu, mengaduk emosi pemilih , menjual gagasan dengan janji-jani, dan merealisasikannya dengan Tindakan nyata. Pada akhirnya, inilah tujuan pemilihan umum. Apakah kita berpartisipasi dalam politik sinisme atau harapan? Pesan  Barack Obama.

Ketika politik itu menempel pada benak warga bangsa, maka memunculkan sebuah konsep yang menurut ahli politik modern disebut sebagai " Gabriel A. Almond. Pengertian politik adalah kegiatan yang berhubungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu, di mana kendali ini disokong lewat instrumen yang sifatnya otoritatif dan koersif.

Otoritatif dan Koersif merupakan titik strategis dalam melihat politik saat ini Di Indonesia, nampaknya itu tak kelihatan nyata, orang bebas mengkritik dan mengemukakan pendapat tanpa ada yang merasa takut disukabumikan seperti Ketika zaman orde baru' Orang dengan mudah dihilangkan atau ' dengan tuduhan subversive dan " Gerakan penembak misterius" agar tercipta sebuah keamanan. Namun keamanan waktu itu, lebih dipercayai  untuk mengembangkan  kolusi, nepotisme dan korupsi.

Oleh karena itu saya tertarik dengan pandangan Almond dan Walter Lippmann menghasilkan apa yang kemudian dikenal sebagai konsensus Almond--Lippmann, yang didasarkan pada tiga asumsi: Pertama, Opini publik mudah berubah, berubah secara tidak menentu sebagai respons terhadap perkembangan atau manipulasi terbaru. Keyakinan massa di awal abad ke-20 adalah "terlalu pasifis dalam damai dan terlalu agresif dalam perang, terlalu netralis atau menenangkan dalam negosiasi, atau terlalu keras kepala.

Kedua Opini publik tidak koheren, kurang terorganisir atau struktur yang konsisten sedemikian rupa sehingga pandangan warga AS dapat digambarkan sebagai "non attitudes"

Ketiga, Opini publik tidak relevan dengan proses pembuatan kebijakan. Para pemimpin politik mengabaikan opini publik karena kebanyakan orang Amerika tidak dapat "memahami atau memengaruhi peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar kehidupan dan kebahagiaan mereka."

Kebijakan yang diberikan , seharusnya mengikis terjadinya nepotisme, sepongan kegiatan, yang mementingkan keluarga, kerbata dan teman dekat, dalam mengisi elemen kekuasaan, sebuah Tindakan yang melestarikan kekuasaan. Itu sebabnya pesan, untuk membuat sebuah kesan bahwa " Politik harus menjadi profesi paruh waktu setiap warga negara yang akan melindungi hak dan hak istimewa orang-orang bebas dan yang akan melestarikan apa yang baik dan bermanfaat dalam warisan nasional kita." -Dwight D. Eisenhower

oligarki, pemerintahan oleh segelintir orang, terutama kekuasaan lalim yang dijalankan oleh kelompok kecil dan istimewa untuk tujuan korup atau egois. Oligarki di mana anggota kelompok penguasa kaya atau menjalankan kekuasaan mereka melalui kekayaan mereka dikenal sebagai plutokrasi.

Aristoteles menggunakan istilah oligarchia untuk menunjukkan aturan segelintir orang ketika itu dilaksanakan bukan oleh yang terbaik tetapi oleh orang jahat secara tidak adil. Dalam pengertian ini, oligarki adalah bentuk aristokrasi yang direndahkan, yang menunjukkan pemerintahan oleh segelintir orang di mana kekuasaan diberikan kepada individu-individu terbaik. Sebagian besar oligarki klasik terjadi ketika elit penguasa direkrut secara eksklusif dari kasta penguasa---kelompok sosial turun-temurun yang dipisahkan dari masyarakat lainnya oleh agama, kekerabatan, status ekonomi, prestise, atau bahkan bahasa. Elit seperti itu cenderung menggunakan kekuasaan untuk kepentingan kelas mereka sendiri.

Akhirnya , menarik menyimak, pesan politik Nelson Mandela, "Hanya politisi yang tidak turun ke lapangan yang "imun" dari melakukan kesalahan. Kesalahan merupakan hal inheren dalam tindakan politik. Moga bermanfaat ****