Tindak Kejahatan "Catcalling" di Indonesia, Bagaimana Hukum Mengatur?

Dari dampak yang dimiliki oleh catcalling, dapat dilihat bahwa memiliki pengaruh negatif yang signifikan bagi kehidupan wanita. Keberadaan peraturan dan hukum pada tindakan catcalling sebagai pelanggaran pelecehan seksual ini sangat diperlukan untuk memberikan batasan dari tindakan ini. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah wanita yang menjadi korban dapat mengetahui batasan sebuah tindakan dapat disebut catcalling, mengetahui bagaimana, kapan dan dimana cara meaporkannya (Hagerty, 2013). 

Kejelasan pada peraturan ini dapat memberikan kesadaran pada catcaller mengenai urgensi dari dampak tindakan tersebut.  Dimana dalam teori ekonomi perkotaan, adanya kejelasan pada peraturan dapat mengurangi adanya kriminalitas dari suatu wilayah.

Kebutuhan peraturan catcalling ini bukan terjadi ketika adanya kasus yang parah terlebih dahulu, tetapi diperlukan oleh seluruh negara yang dimana kasus ini sudah menjadi permasalahan sosial global. Termasuk juga Indonesia, yang dimana sebagai negara yang memiliki populitas yang tinggi memiliki tingkat kriminalitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara yang memiliki populitas lebih rendah. 

Mengingat catcalling memiliki kemungkinan untuk menjadi kebiasaan dalam lingkungan sosial di Indonesia jika terus tidak ada hukum yang mengatur. Pemerintah perlu membuat peraturan yang bukan hanya preventif bagi korban melainkan meningkatkan kesadaran untuk para pelaku agar tidak  melakukan tindakan tersebut.

 Adanya peraturan untuk mengatur tindakan catcalling di Indonesia diharapkan dapat mengurangi adanya gap dari gender dalam lingkungan sosial agar wanita memiliki ruang berekspresi yang sama dan dapat mengembangkan diri. Oleh karena itu, peningkatan peraturan dengan catcalling ini dapat memberikan bukan hanya untuk dapat memberikan pengawasan. 

Usaha pada peningkatan peraturan ini juga dapat memberikan perkembangan produktivitas pada perekonomian karena kontribusi wanita akan lebih meningkat dan dampak yang dimiliki dari tindakan ini akan berkurang. 

Pemerintah juga dapat menjadikan negara lain yang memiliki peraturan dari pelanggaran ini sebagai tolak ukur sehingga dapat menganalisis kekurangan dan kelebihan yang kemudian dapat dikembangkan di Indonesia.

Referensi

Chandra, J., & Cervix, R. (2016, 12). Dipetik 05 24, 2018, dari The Rape Culture Pyramid V4: http://www.principleconsent.org/wp-content/uploads/2016/12/Rape-Culture-v4.png

Hagerty, T. (2013, Desember). Dipetik 05 25, 2018, dari Know Your Rights: Street Harassment and the Law: http://www.stopstreetharassment.org/wp-content/uploads/2013/12/SSH-KnowYourRights-StreetHarassmentandtheLaw-20131.pdf

Hukum Online. (2011, 05 13). Dipetik 05 24, 2018, dari Jerat Hukum dan Pembuktian Pelecehan Seksual : http:// m.hukumonline.com/klinik/detail/cl3746/jerat-hukum-dan-pembuktian-pelecehan-seksual