Oleh karena itu, Indonesia diharapkan dapat memainkan peran yang sangat penting dalam diplomasi. Indonesia telah membentuk hubungan internasional melalui pendekatan diplomasi proaktif, membangun kerja sama yang erat dengan berbagai negara. Di panggung internasional, keahlian dalam diplomasi diharapkan dapat berkontribusi dalam penyelesaian konflik, terutama yang berskala regional maupun global, termasuk dalam upaya menangani isu Laut China Selatan yang melibatkan China.
- Pengubahan status Lanal Ranai
Konsep ini menggabungkan kekuatan Angkatan Laut dan Angkatan Udara, karena sebagai negara kepulauan, Indonesia membutuhkan respons cepat dalam menghadapi situasi. Sinergi antara Angkatan Laut dan Angkatan Udara menjadi penting, seperti yang terlihat dari peran Lanud Ranai di Natuna, Lanud Roesmin Nurjadin di Pekanbaru, dan Lanud Supadio di Pontianak, yang mendukung keberadaan Lantamal Ranai.Â
Peningkatan status Lanal Ranai menjadi Lantamal dilakukan karena Kepulauan Natuna sering mengalami ancaman atau gangguan keamanan dari negara asing, mulai dari sengketa kepemilikan dengan Malaysia hingga masalah dengan China. Lanal ini akan ditingkatkan menjadi Lantamal (pangkalan kelas A), dengan tiga lanal yang dibangun di Pulau Sekatung, Pulau Subi Kecil, dan Pulau Kepala. Tiga pulau terluar Indonesia ini di Kepulauan Natuna dianggap rawan dari segi pertahanan dan keamanan.[10]
- Penguatan Coast Guard Indonesia.
Dalam hal ini, kendati Indonesia saat ini memiliki tugas rumah dalam mensatukan stakeholder terkait dengan keamana laut yang ada di Indonesia. Upaya penguatan Coast Guard Indonesia harus diperhatikan. Dengan konflik Laut China Selatan yang dihadapi China tentu memiliki armada kapal Coast Guard yang canggih. Dengan sistem radar yang telah merata dan alat komunikasi nelayan yang terintegrasi dengan coastguardnya, Indonesia harus mampu mengatasi kekurangan yang ada. Penguatan Coast Guard baik dalam segi aturan dan fasilitas penunjang patroli mampu mengurangi dan mengatasi persoalan yang ada.
- Pemberdayaan nelayan natuna.
Pemberdayaan nelayan di Natuna dalam mencari ikan dan menghadapi kasus pencurian ikan oleh asing dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis. Pertama, pemerintah dapat memberikan pelatihan dan pendidikan kepada nelayan tentang teknik penangkapan ikan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Ini dapat membantu nelayan meningkatkan hasil tangkapannya tanpa merusak ekosistem laut.Â
Kedua, pemerintah dapat memberikan bantuan dalam hal peralatan dan teknologi modern yang dapat membantu nelayan dalam menemukan lokasi ikan yang potensial dan meningkatkan efisiensi penangkapan. Serta dapat membantu bagi para petugas dalam membantu mengawasi Illegal fishing yang marak terjadi. Â
[2] Damastuti, T. A., Hendrianti, R. C., Laras, R. O., & Agustina, R. (2018). Penyelesaian Sengketa Ilegal Fishing Di Wilayah Laut Natuna Antara Indonesia Dengan China. Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum, 1(2), 51-58.
[3]Febriansyah Rahmat Maulana, dkk. 2020. Analisis Putusan Permanent Court of Arbitration Terhadap Klaim Nine Dash Line: Studi Kasus Klaim Wilayah Natuna Utara. Universitas Jambi. Jurnal Hukum Internasional. Vol. 1 No. 2
[4] Singh, A., Koh, C., Bhatt, P., Jash, A., Lanba, A. S., & Singh, C. A. J. (2023). China's new 10-dash line in the South China Sea: Implications for India.
