Liberalisasi Sistem Parliamentary Threshold, Tantangan Integritas dan Stabilitas Politik

Tantangan Integritas Parlemen

Konsep tentang integritas merujuk pada kualitas moral dari kesatuan yang utuh, terutama dalam konteks perilaku yang jujur, dan konsisten. 

Prinsip integritas ini tentu saja melibatkan konsistensi antara nilai-nilai, tindakan, prinsip, dan komitmen seseorang. Seseorang yang memiliki integritas dianggap memiliki kesetiaan yang kuat terhadap nilai-nilai etis dan moral, serta bertindak sesuai dengan nilai-nilai tersebut dalam segala situasi. 

Integritas juga sering kali dihubungkan dengan kejujuran, ketulusan, dan keberanian untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar, bahkan jika itu sulit atau tidak populer.

Nah dalam konteks ambang batas parlemen, integritas itu sangat dibutuhkan untuk menopang bobot dan kualitas demokrasi di republik ini.

Hal ini sangat penting, karena jika sistem ambang batas parlemen itu tidak diperhatikan dengan batasan-batasan tertentu, maka chaos politik akan menjadi kenyataan yang selalu memperkeruh suasana kehidupan berbangsa.

Tentu saja anak bangsa ini tidak menginginkan nilai keutuhan bangsa digadaikan dengan chaos politik hanya karena atas nama liberalisasi sistem parliamentary threshold.

Stabilitas Politik Tanah Air

Stabilitas politik merujuk pada kondisi di mana sebuah negara atau sistem politik mampu menjaga ketertiban, keamanan, dan kontinuitas dalam fungsi-fungsi pemerintahan tanpa gangguan yang signifikan atau perubahan yang drastis dalam kebijakan atau struktur politiknya. 

Konsep tentang stabilitas politik dapat tercermin dalam berbagai indikator, seperti ketidakberadaan konflik politik yang besar, kepatuhan terhadap aturan hukum, pengakuan terhadap otoritas pemerintah, dan kontinuitas kebijakan publik. 

Dalam hal ini, stabilitas politik menjadi faktor penting dalam pembangunan ekonomi, investasi, dan kesejahteraan sosial, karena menciptakan lingkungan yang dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang berkelanjutan.