Coba bayangkan aneh gak, kalau kita mengekspor minyak goreng, sementara itu di Indonesia ada demonstrasi terkait mafia minyak goreng dan kekurangan minyak goreng?
2. Kemungkinan oposisi politik akan menggunakan kebijakan larangan ekspor sebagai isu untuk membangun koalisi politik dengan pihak luar dengan sasaran mengkritik kebijakan Jokowi
Tampaknya kebijakan tegas Jokowi yang terang-terang berpihak pada kesejahteraan rakyat Indonesia, bisa menjadi potensi polemik di tanah air dengan bias luas pada kritik dari luar negeri.
Sebenarnya biasa saja karena kalau tidak ada kritik berarti tidak sehat dalam pengambilan kebijakan-kebijakan. Oposisi pemerintah di negara mana yang tidak pernah bersuara melawan kebijakan pemerintah? Bisa saja kecuali presidennya otoriter.
Nah, di Indonesia tidak demikian, siapa saja bisa menyampaikan gagasan dan pendapatnya terkait kebijakan-kebijakan pemerintah.
3. Pihak yang terlibat mafia minyak goreng akan terjepit makan tanpa minyak goreng
Kebijakan larangan ekspor minyak goreng, pasti akan berdampak langsung terhadap pihak-pihak yang selama ini bermain curang dalam urusan ekspor minyak goreng Indonesia.
Apa yang terjadi jika para mafia itu sudah punya janji-janji , dan bahkan sudah menerima bayaran terkait kepentingan mafia mereka, lalu distribusi minyak goreng itu harus dihentikan.
Bagaimana kepercayaan dalam konteks bisnis mafia mereka? Ya, sangat mungkin kebijakan larangan ekspor itu akan menimbulkan suasana baru "baku hantam" antara mereka dan semua ranting bisnis gelap itu.
Dukungan pada kebijakan larangan ekspor minyak goreng
Kebijakan tegas Jokowi dalam hal ini perlu didukung oleh seluruh rakyat Indonesia. Akan menjadi aneh sekali, jika ada saja pihak yang menentang kebijakan itu.
