Kemandirian ekonomi tanah air dan pemenuhan kebutuhan masyarakat Indonesia sendiri harus menjadi prioritas dari kebijakan pemerintah.
Minyak goreng di tahun 2022 ini memang paling sering menjadi trending topik. Ledakan berita terkait kekurangan minyak goreng paling hot dibahas bukan saja di Indonesia, tetapi juga di Eropa.
Minyak goreng yang semestinya berurusan dengan dapur yang juga jarang dibahas itu tiba-tiba menjadi begitu penting. Ya, sampai menarik perhatian dunia. Krisis perang Rusia-Ukraina berdampak langsung pada pembatasan ekspor dan impor minyak goreng.
Tentu tidak hanya oleh karena konsekuensi dari sanksi ekonomi, tetapi juga bahwa bisa saja karena perubahan iklim global. Perubahan iklim yang semakin tidak menentu mempengaruhi perubahan hasil pertanian.
Oleh keadaan global itulah, maka pemimpin-pemimpin bangsa selalu waspada mengambil kebijakan terkait ekspor itu sendiri.
Secara khusus Presiden Jokowi mengumumkan larangan ekspor minyak goreng itu ke publik masyarakat Indonesia sebagaimana dilansir Jakarta, Kompas.com pada 23 April 2022.
Nah, dalam kaitannya dengan kebijakan presiden Jokowi melarang ekspor minyak goreng.
Sebenarnya ada 3 kemungkinan dampak dari kebijakan itu:
1. Eropa akan bereaksi terhadap kebijakan ini
Eropa bisa saja tidak mengharapkan bahwa ada kebijakan seperti itu oleh Jokowi. Namun, kita tahu bahwa larangan ekspor minyak goreng itu bukanlah yang pertama kebijakan yang diambil Jokowi tanpa takut pada Eropa.
Jadi, sebenarnya Jokowi sudah biasa membuat kebijakan larangan ekspor dengan maksud bukan supaya krisis itu semakin menerpa negara lain, tetapi untuk mengutamakan kebutuhan masyarakatnya sendiri.
Coba bayangkan aneh gak, kalau kita mengekspor minyak goreng, sementara itu di Indonesia ada demonstrasi terkait mafia minyak goreng dan kekurangan minyak goreng?
2. Kemungkinan oposisi politik akan menggunakan kebijakan larangan ekspor sebagai isu untuk membangun koalisi politik dengan pihak luar dengan sasaran mengkritik kebijakan Jokowi
Tampaknya kebijakan tegas Jokowi yang terang-terang berpihak pada kesejahteraan rakyat Indonesia, bisa menjadi potensi polemik di tanah air dengan bias luas pada kritik dari luar negeri.
Sebenarnya biasa saja karena kalau tidak ada kritik berarti tidak sehat dalam pengambilan kebijakan-kebijakan. Oposisi pemerintah di negara mana yang tidak pernah bersuara melawan kebijakan pemerintah? Bisa saja kecuali presidennya otoriter.
Nah, di Indonesia tidak demikian, siapa saja bisa menyampaikan gagasan dan pendapatnya terkait kebijakan-kebijakan pemerintah.
3. Pihak yang terlibat mafia minyak goreng akan terjepit makan tanpa minyak goreng
Kebijakan larangan ekspor minyak goreng, pasti akan berdampak langsung terhadap pihak-pihak yang selama ini bermain curang dalam urusan ekspor minyak goreng Indonesia.
Apa yang terjadi jika para mafia itu sudah punya janji-janji , dan bahkan sudah menerima bayaran terkait kepentingan mafia mereka, lalu distribusi minyak goreng itu harus dihentikan.
Bagaimana kepercayaan dalam konteks bisnis mafia mereka? Ya, sangat mungkin kebijakan larangan ekspor itu akan menimbulkan suasana baru "baku hantam" antara mereka dan semua ranting bisnis gelap itu.
Dukungan pada kebijakan larangan ekspor minyak goreng
Kebijakan tegas Jokowi dalam hal ini perlu didukung oleh seluruh rakyat Indonesia. Akan menjadi aneh sekali, jika ada saja pihak yang menentang kebijakan itu.
Orang bisa saja bertanya, mengapa berteriak kita kekurangan minyak goreng kok, minyak gorengnya kita ekspor? Dalam hal ini, Jokowi menunjukkan sekali lagi bentuk kepedulian kepada seluruh rakyat Indonesia.
Indonesia mestinya menyadari bahwa bangsa ini sudah diambang kemandirian. Tentu saja, jika tanpa ada mafia-mafia.
Oleh karenanya, ketika pemerintah berbicara tentang kemandirian bangsa, mestinya juga perlu ditingkatkan juga dengan langkah kontrol dan pengendalian terhadap segala macam mafia terkait hasil bumi dan segala yang berasal dari tanah air.
Jika mafia-mafia itu bisa dikendalikan, saya yakin Indonesia tidak akan mengalami krisis ekonomi. Bahkan saja soal jauh dari terpaan krisis ekonomi di tanah air, tetapi juga bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.
Bagaimana minyak goreng dalam konteks Eropa
Dari akun express.de yang dirilis pada 22 April 2022 menunjukkan dengan sangat jelas persoalan minyak bunga matahari yang dipakai sebagai minyak goreng di Eropa umumnya dan di Jerman khususnya.
Dikatakan dengan sangat jelas bahwa tempat-tempat penjualan besar seperti Aldi, Lidl atau Rewe mengaku sangat langka minyak bunga matahari saat ini. Itu semua terjadi sejak pecahnya perang di Ukraina.
Sementara itu jika orang masih menemukan minyak bunga matahari berarti harga jual menjadi sangat mahal satu botol (1 liter) menjadi 4,99 euro atau seharga 79.840 rupiah per liter.Â
Aldi misalnya secara terang-terangan pada dinding facebooknya memposting beberapa foto yang menunjukkan rak-rak yang penuh sesak dengan minyak dengan harga yang sangat tinggi.
Ternyata krisis minyak bunga matahari ini terjadi karena Ukraina merupakan negara pengekspor minyak bunga matahari terbesar. Ukraina sebagai eksportir utama minyak bunga matahari terhenti sejak pecahnya perang di negerinya.
Demikian 3 dampak dari kebijakan Jokowi terkait larangan ekspor minyak goreng. Seperti apakah reaksi Eropa saat ini ketika mendengar kebijakan larangan ekspor minyak goreng Jokowi?
Sikap tegas Indonesia harus tetap diambil karena itu berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat di tanah air dan juga kemandirian ekonomi secara umum dalam kancah ekonomi global.
Memang sudah saatnya Indonesia melepas ketergantungan pada pihak luar dan menarik kembali kerja sama yang tidak benar (mafia) untuk meningkatkan stabilitas ekonomi bangsa kita sendiri.
Pada prinsipnya kebijakan Jokowi itu baik dilakukan supaya pasokan minyak goreng di tanah air bisa mencukupi kebutuhan masyarakat di tanah air.
Salam berbagi, ino, 23.04.2022
