Sejauh pengalaman beberapa kali melihat pembangunan itu tampak bahwa pemerintah belum serius mempertimbangkan aspek survei dan sosialisasi terkait itu.
Bisa saja sudah ada tetapi belum maksimal membangun kesadaran masyarakat dan tidak menolong pemerintah sendiri dalam memperhitungkan dana yang tepat sasar dan adil.
Oleh karena itu, sebenarnya sosialisasi dan survei harus menjadi proses tetap yang dilakukan pemerintah sebelum dana itu dicairkan. Sosialisasi program pembangunan rumah layak huni memang sangat penting karena melalui pendekatan itu, masyarakat akan mengerti tujuan dari program itu dan bagaimana pentingnya partisipasi masyarakat.
Sedangkan survei lapangan juga sangat penting untuk mengetahui seberapa butuhkan masyarakat penerima itu. Survei itu untuk menghindari beberapa kemungkinan seperti ini: rekayasa data karena lebih karena jalur hubungan pribadi.Â
Bagi sebagian orang yang menerima program itu dianggap sebagai suatu rezeki besar daripada tidak sama sekali. Oleh karena itu, tidak jarang ada intrik sedikit sehingga siapa yang punya vitamin B (Beziehung) atau hubungan dengan pihak pemerintah, maka akan menjadi penerima dana pembangunan rumah layak.
Cara-cara seperti itu sudah jelas-jelas mengabaikan proses survei yang objektif tentang siapa yang memang punya rumah tidak layak. Tetapi persoalan yang dihadapi di masyarakat adalah kelompok masyarakat yang memang sungguh tidak mampu (fai wazu ana azo), kelompok para janda dan anak yatim piatu, kelompok tidak berani menerima dana itu karena merasa suntikan dana tidak bisa menyelesaikan pengerjaan satu rumah sampai final, kemudian mereka sendiri tidak punya persediaan dana pribadi yang cukup.
Nah, dalam kaitan dengan kelompok seperti ini menurut saya tidak disamakan dengan mereka yang lainnya. Oleh karena itu, dalam proses survei, informasi terkait kelompok ini mesti juga diperhitungkan dengan konsekuensi bahwa mereka akan tetap dibantu dengan cakupan dana yang lebih besar.
Artinya pemerintah perlu bijak dalam memberikan dana itu sesuai keadaan masyarakat setempat, karena ada kelompok masyarakat yang memang untuk swadaya mendukung program pemerintah itu tidak bisa. Haruskah mereka itu dibiarkan?
Nah, saya melihat di sebuah kampung besar di desa saya ada sebuah rumah anak yatim piatu. Rumah itu begitu sederhana dan layak seperti sebuah gubuk di tengah rumah-rumah layak huni lainnya.
Jujur, saat saya melihat itu, hati saya sangat sedih. Mengapa pemerintah dalam menjalankan program pembangunan rumah layak huni itu tidak menggunakan nalar hati?
Kehadiran rumah yang paling buruk di tengah kampung itu bagi saya adalah sebuah kritik dan ironi bagi kebijakan pemerintah yang tidak menggunakan hati, ya alias tidak adil. Siapa yang akan membela kelompok orang tidak mampu seperti itu?
