Masyarakat Setengah Neoliberalisme?

Untuk total dana yang diperlukan pembangunan IKN tersebut mencapai Rp. 500 triliun. Sebanyak 20% dari biaya itu menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). 

Ada potensi negara yang tertarik berinvestasi di IKN yaitu Uni Emirat Arab, China, Korea Selatan, dan Taiwan serta beberapa Negara Eropa. Dengan adanya investasi asing ini, tidak serta-merta berkutat pada pembangunan IKN Indonesia, melainkan ada hal yang di masukan sebagai misi neoliberalisme. 

Kembali ke Pasar

Doktrin neoliberalisme yang paling utama adalah pasar merupakan penguasa. Perusahaan swasta dapat dengan bebas untuk mengatur upah yang tidak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini terjadi yaitu untuk menarik investasi asing di dalam negara, walaupun memberi dampak pada sosial dan terutama pada kesatuan buruh. 

Namun neoliberalisme menekankan pada wilayah pemerintah tidak mempunyai kontrol pada upah minimum (UMR) yang harus dibayar oleh perusahaan kepada buruh yang bekerja. Ditambah lagi dengan perusahaan swasta asing yang sudah semakin banyak di Indonesia seperti Unilever (makanan, minuman, kosmetik, dan kebersihan). 

Danone (air minum kemasan dan nutrisi medis). Sampoerna (rokok dan tembakau). Astra Internasional (otomotif, infrastruktur, dan keuangan). Marriot International (perhotelan). MayBank (perbankan). Medco Energi (minyak dan gas bumi).

Toyota (otomotif). L'Oreal (kosmetik dan kecantikan). Exxon Mobil (minyak dan gas bumi). Shell (minyak dan gas bumi). CIMB Niaga (perbankan). Air Asia (maskapai penerbangan). Petronas (minyak bumi dan gas). Nestle (bahan konsumsi seperti susu, cokelat, dan lainnya). LG Electronics (barang-barang elektronik. Samsung (barang-barang elektronik). 

Newmont Nusa Tenggara (pertambangan). Newmont Minahasa Raya (pertambangan). Beberapa perusahaan asing yang sudah cukup lama berdiri di Indonesia ini, berkemungkinan akan menjadi investor untuk mendukung pembangunan IKN Indonesia di Kalimantan tetapi dengan beberapa kemauan mereka yang sekiranya dapat terjadi. 

Jika terjadi, secara langsung komponen kehidupan masyarakat akan bergerak berdasarkan instruksi tertulis (deregulasi) ala Neoliberalisme. Deregulasi ala Neoliberalisme adalah mengurangi peraturan pemerintah untuk mencapai tujuan perusahaan swasta atau asing yang mendapatkan keuntungan berlebih adalah bagian dari tekanan intervensi Neoliberalisme liberalisme terhadap partisipasi mereka dalam negara berkembang. 

Oleh karena itu, pemerintah tidak memiliki kekuasaan untuk mengatur terlebih lagi mengeluarkan peraturan untuk mengatur tentang keberadaan neoliberalisme. 

Dengan demikian, pasar akan menjadi penguasa sesungguhnya yang bisa mengatur segala sektor kehidupan masyarakat bahkan yang paling intim sekalipun serta akan menjauhkan masyarakat dari nilai-nilai dan norma-norma dasar yang berlaku seperti adat, kebudayaan dan agama.