KOMPAS-Jakarta, untuk mensiasati kerugian negara melalui solusi perimbangan, LIPI Lahirkan Aplikasi BOSS Mutakhir Berstandar Internasional. Rumusan BOSS merupakan rumusan termuktahir yang telah tercetus, dengan tujuan agar Indonesia menjadi negara terdepan dalam bidang ekonomi, dan melompat lebih cepat menjadi negara maju.Â
Bismillahirohmanirohim
Setelah mengeluarkan Maklumat Penyelesaian Kasus HUKUM Keuangan Negara No: 01/HK-P/LIPI-X/2019 pada 1 Oktober 2019 yang disampaikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, dengan lampiran Kerugian Negara Dana DBH PBB Migas TA 2010-2019 dan Dana APBD TA 2010-2019 Provinsi Jabar dalam catatan Kasus Hukum Keuangan dan Peyelesaian Kasus dana DBH PBB Migas dan lainnya di Seluruh Kab/Kota se Jawa Barat, laporan juga telah disampaikan ke petinggi hukum lainya seperti Kejagung, Hakim Tipikor dan lainnya.
Adapun kerugian negara secara total se Jawa Barat yakni Rp11.825.972.022.125 (sebelas triliyun delapan ratus dua puluh lima miliyar Sembilan ratus tujuh puluh dua juta, dua puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah). Kasus Korupsi atau salah aturan keuangan atau Kerugian Keuangan Negara tersebut, yang telah berjalan sejak lama merupakan jalan kehinaan atau suatu kejahatan kemanusiaan yang telah mengakibatkan kemiskinan, kerusakan dan kekacauan yang menimbulkan berbagai kerugian bencana kemanusiaan dan berbagai bencana kerugian alam dan lingkungan.
Dengan kerugian sebelas triliyun itu, sama halnya Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota) se Jawa Barat telah menzolimi (menganiaya) masyarakat miskin, masyarakat rawan bencana, masyarakat rentan terkena penyakit dengan total jumlah Kepala Keluarga (KK) yang teraniayah sebanyak 216.539 KK.
Karena jika 11 Triliyun itu dibangun untuk kepentingan masyarakat yang berhak, maka akan menjadi potensi investasi bagi daerah atau negara. Baik itu potensi infrastruktur bidang pertanian, jalan, jembatan, sungai, saluran sungai, tanah, pertanian, perkebunan, sawah, lingkungan hidup. Infrastruktur limbah rumah tangga, infrastruktur penampungan limbah pabrik, infrastruktur penampungan limbah medical, infrastruktur sanitasi air, infrastruktur pembangunan perumahan masyarakat miskin, infrastruktur seni budaya, dan infrastruktur unggulan yani perkebunan pohon hybrid paulownia dan tehnologi filter (TF)
Dengan peyalahgunaan keuangan negara itu, sehingga: Infrastruktur Jembatan, Infrastruktur Irigasi, Infrastrutkur Jalan, Infrastrutkur Sungai, Infrastruktur Aliran Sungai, Infrastruktur Tanah, Infrastruktur Pertanian, Infrastruktur Perkebunan,Infrastruktur Sawah, Infrastruktur lingkungan hidup, Infrastruktur penampungan limbah rumah tangga, Infrastrutktur Penampungan limbah pabrik/industri, Infrastruktur Penampungan limbah medical, Infrastruktur Sanitasi Air.
Infrastruktur pembangunan perumahan masyarakat miskin, infrastruktur seni budaya, dan infrastruktur unggulan yani perkebunan pohon hybrid paulownia dan tehnologi filter (TF) terabaikan atau tidak terbangun secara nyata dan sangat jelas merugikan masyarakat se Jawa Barat.
Mensiasati kerugian negara ini, LIPI melahirkan Aplikasi BOSS mutakhir berstandar Internasional dan Nasional, dengan aplikasi ini maka realisasi pengelolaan anggaran tepat sasaran sesuai dengan harapan dan berkeadilan yang sesuai dengan perimbangan dan pertimbangan yang tepat juga. Dan tentunya dapat menghapuskan kemiskinan yang selama ini tidak dapat terselesaikan sejak negara ini berdiri dan merdeka.
Dalam aplikasi BOSS, telah merumusan Penyelesaian Kasus/Proyek dengan System Syariah. Menuju keadilan sosial, keseimbangan alam dengan konsep terbaik, dan dapat memikat Investor Internasional masuk ke negeri ini untuk berinvestasi secara tenang dan tentram tanpa merasa ragu sedikitpun. Karena system dan dasar hukum yang Infrapol rumuskan ini sudah cukup tepat untuk diberlakukan di negara ini.
Lanjut, bahwa se Jawa Barat ada sebanyak 28 daerah yang menerima DBH PBB Migas (Provinsi/Kabupaten/Kota) juga terdapat 28 aplikasi BOSS, dengan hitungan mutlak dari sejumlah kasus keuangan masing-masing daerah. Dengan rumusan keseimbangan pengelolaan keuangan secara tepat, dengan rumusan dari Rp.0 (nol rupiah) sd Rp. 0 (nol rupiah). Sehingga, terjadi penyelesaian secara seimbang dan tepat sasaran dalam pelaksanaan proyeknya di lapangan.
Aplikasi BOSS juga menciptakan tambahan penyelesaian kasus/proyek system BOSS. Kedua aplikasi ini terpadu sehingga memunculkan paduan jumlah kasus dan penyelesaian kasus yang berkolaborasikan secara system. Dengan demikian terlihat jelas dengan jumlah angaran yang dikelolah dapat berimplikasi pada tertolongnya jumlah KK (Kepala Keluarga) di daerah yang dimaksud.
Contoh berikut ini salah satu daerah di Jawa Barat yakni untuk Kabupaten Bandung, total penyelesaian kasus dan tambahan penyelesaian kasus system BOSS yakni: Total keseluruhan potensi KK yang dihitung dapat terselamatkan yaitu sebanyak 7.734 KK dengan total penyelesaian kasus Rp603.217.086.055.
Selama ini seperti yang kita ketahui, pembangunan yang dicanangkan pemerintah setempat yang anggarannya di salurkan dari Kementerian Keuangan RI ke Kasda (Kas Daerah) namun dananya dikorupsikan, atau tidak disalurkan atau salah penggunaan agaran yang dilakukan yaitu tanpa berprikemanusiaan dan berkeadilan sosial. Juga tidak mengindahkan keseimbangan alam, sebagai penghargaan terhadap tanda-tanda kebesaran Tuhan Yang Maha Esa.
Anggaran dari pusat selalu didustai para pejabat daerah, padahal sudah jelas dasar hukum penggunaan anggaran yang tertuang melalui PP.RI (Peraturan Presiden RI), UU.RI (Undang-Undang RI) dan PMK.RI, (Putusan Menteri Keuangan RI) bahkan sangking serakahnya pejabat pengguna anggaran pusat yang ditransfer ke daerah, tidak peduli dengan peraturan tersebut.
Kedzoliman itu sesungguhnya sama halnya serupa dengan kedzoliman pengikut Fir'aun yang mementingkan golongan sendiri dan menindas golongan yang lain. Dan perbuatan itu sama dengan menginkari seluruh isi kitab Alquran.
Kami Infrapol hamba Allah, Masyarakat Hukum Infrapol Infrastruktur Indonesia Aliansi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menginginkan penyelesaian kasus Indonesia, dengan cara bacaan sempurna demikian itu dapat diberlakukan secara menyeluruh, baik dan benar mengingat sudah terlalu banyak permasalahan carut marut dan campur aduk dari urusan paling bawah di lingkungan Masyarakat yang tidak kunjung selesai.
Tapi kami Infrapol belum tahu pasti, apakah ini dapat terlaksana atau tidak dan kami membutuhkan kalian semua Masyarakat untuk memberikan pandangan dan intervensi dalam penyelesaian hal ini satu persatu. Tanpa bantuan Tuhan Yang Maha Esa dan keridhoannya serta doa dan dukungan dari masyarakat juga stake holder yang berkaitan lainnya, maka hal ini tidaklah tercapai sesuai harapan.
Sebenarnya dengan adanya peraturan tersebut bahwa negara kesatuan ada roh sebagai petunjuk agar tidak salah aturan tentang pengunaan anggaran dan sekaligus sebagai transformasi data yang selalu di buat berdasarkan perimbangan dan pertimbangan dengan tujuan, bahwa hidup adalah untuk menyelamatkan bumi dari kerusakan dan membuka akses bagi masyarakat seluas-luasnya, agar masyarakat mampu dan mencapai aktifitas dengan cepat dan keluar dari belenggu ekonomi.
Benar-benar kasus keuangan negara ini sangat sikrit, dan darurat karena penyalahgunaan anggaran negara sugguh terlalu parah, dan didustai para pejabat pemangku kebijakan di daerah (Gubernur/Bupati/Walikota dan kroni-kroninya yang terlibat). Mereka yang diamanahkan untuk memimpin rakyat benar-benar mendustakan peringatan peraturan kitab Alquran dan hukum tertinggi di negeri ini.
Sebagai lembaga independen privat sector swasta murni, bertarap Internasional Infrapol dalam hal ini LIPI, mengambil langkah membantu pemerintah pusat dan telah merumuskan dengan tepat dan muktahir untuk penyelesain kasus keuangan negara di seluruh Indonesia ini.
Selanjutnya untuk salah satu contoh daerah dimaksud diatas, yang terdapat di wilyah Jawa Barat yakni penyelesaian kasus keuangan negara melalui BOSS, dimana Infrapol juga telah menyajikan lengkap perhitungan penyelesaian kasus yang didasarkan pada pertimbangan dan perimbangan dalam keterangannya yaitu:
1. Jumlah IKF (Indeks Kemampuan Fiskal), Kabupaten Bandung secara keseluruhan berdasarkan tranfer DBH PBB Migas sejak TA 2010 sd 2019 yakni sebesar Rp603.217.086.055 ditambah insentif MIHA Rp5.000.000 mejadi Rp603.222.086.055
2. IPM dalam hal ini disebut Indeks Pembangunan Manusia, bertujuan menyelamatkan 7.734 KK, perhitungan IPM yang dimaksud untuk menghasilkan kebenaran dan keadilan, pembangunan Manusia (SDM) dengan kemampuan fiskal atau anggaran.
3. IKI dalam hal ini disebut Indeks Kemampuan Investasi, yaitu Jumlah Penyelesaian Kasus/Proyek System BOSS dan Tambahan Penyelesaian Kasus System BOSS Poin No 6 Investasi Infrastruktur Unggulan yakni total Rp573.288.986.055 disebut investasi BOSS dengan manajemen pengelolaan keseimbangan permodalan dan dana operasional untuk menghasilkan produktivitas atau "Produk Unggulan Layak Investasi" (landasan aturan investasi system BOSS) atau disebut System Privat Sector, diantaranya:
a. Pertumbuhan ekonomi BOSS atau start up, pendirian ekonomi berbasis pertanian dan perkebunan digitalisasi.
b. Pemerataan pembangunan dan uang untuk semua orang.
4. IKA atau disebut dengan Indeks Keseimbangan Alam, suatu perhitungan yang digunakan untuk memelihara seluruh peraturan keseimbangan terhadap Hukum Kebaikan Alam (HKA) atau Hukum Kebaikan Alamiah (AHA).
5. Penilaian kondisi Indeks Keseimbangan Alam (IKA), merupakan keseimbangan alam dari seluruh keterkaitan unsur investasi infrastruktur dari hilir sampai ke hulu dengan konsekuensi mencegah segala sesuatu yang dapat merusak peraturan-peraturan keseimbangan HKA &AHA.
a. Adapun konsekuensinya dimaksud yaitu penyisihan dana pemeliharaan disetiap proyek investasi BOSS sebesar 2% untuk suatu konsentrasi membangun pencegahan terjadi kerusakan keseimbangan alam dan lingkungan hidup pada HKA & AHA.
b. Adapun dana 2% dimaksud sebagai konpensasi yang dikelola oleh manajemen pengelolaan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi HKA & AHA.
6. Adapun perhitungan menyeluruh IKF yaitu suatu kemampuan mengacu pada perhitungan nilai Rp1 (satu rupiah) dengan kombinasi yang sehat, sesuai pelayanan minimum tepat sasaran, dan didasarkan pada urutan yang berkaitan dengan unsur-unsur IPM, IKI dan IKA sehingga menjadi suatu iklim investasi yang terjamin keuntungan semua pihak pelaku bisnis dan bebas resiko. Dengan kata lain, iklim BOSS dimaksud dapat tercapai kondisi aman sentosa 99,9% dengan penjaminan secara keuangan negara dan pengamanan keuangan berstandar Internasional.
Demikianlah penyampaian kabar kerugian negara DBH PBB Migas TA 2010 sd TA 2019 Infrapol sampaikan, dan kabar gembira rumusan aplikasi BOSS yang disusun (diciptakan) oleh Tim Infrapol (LIPI), besar harapan semua hal ini dapat tertwujud, dengan didukung semua lapisan Masyarakat dan Instrumen Pemerintah sehingga landasan penyelesaian kasus keuangan negara dengan cepat dan segera terselesaikan. Sehingga Indonesia dapat masuk dalam 5 besar negara maju di Dunia.
Dan tercapainya pemeratan ekonomi syariah suatu aturan sesuai kebenaran, keadilanterdepan yang seimbang. Dapat memperbaiki Bumi yang rusak menjadi potensi. Dengan BOSS ini dapat menghapus kemiskinan di seluruh negara ini.
(Disusun Oleh Tim Infrapol)
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
