Jika angka kenaikannya lebih dari itu, bisa dipastikan akan terjadi penurunan pangsa pasar akibat peningkatan biaya produksi.
Langkah efisiensi yang dilaksanakan oleh kalangan industri pada gilirannya akan sampai pada opsi untuk mengurangi biaya tenaga kerja yang memicu PHK, dan ini bertentangan dengan tujuan kebijakan pro jobs pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
Banyak pakar yang memprediksi akan banyak UMKM yang tutup karena tidak dapat menanggung kerugian akibat beban persaingan harga yang harus dijaga agar tidak kalah dengan produk impor, sementara biaya produksi meningkat tajam dan tidak dapat ditutupi oleh margin keuntungan yang diperoleh.
Kenaikan biaya listrik lebih dari angka 10% akan membuat UMKM segera kolaps dan jika itu terjadi sia-sialah langkah serta visi Presiden SBY yang telah bersusah payah membangun dengan pelbagai inisiatif seperti kredit lunak KUR.
Inti persoalan kelistrikan nasional yang sudah bertahun-tahun tidak bisa diselesaikan secara tuntas oleh pemerintah dan PLN adalah akibat struktur biaya produksi dan jaringan listrik yang tidak efisien serta pasokan yang tidak memadai.
Dari sisi struktur biaya, peranan pembangkit PLN yang menggunakan energi primer berupa bahan bakar minyak (BBM) masih tergolong besar. Sekitar 20% dari listrik yang dihasilkan PLN berasal dari pembangkit BBM. Akibatnya, sekitar 60% biaya operasi PLN adalah untuk bahan bakar dan sekitar 75% di antaranya untuk pembelian BBM.
Dengan komposisi tersebut, menjadi sangat penting bagi pemerintah dan PLN untuk mempercepat konversi penggunaan energi primer BBM ke energi primer lain seperti batu bara, panas bumi dan gas.
Untuk mendapatkan TDL yang murah dan terjangkau, pemerintah perlu dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan penggunaan pembangkit listrik tenaga nuklir dengan teknologi yang aman. Selain itu, pemerintah dan PLN juga harus meningkatkan efisiensi distribusi dan menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi pembangunan pembangkit baru. Rasio kelistrikan nasional yang kini baru sekitar 67,5% harus segera ditingkatkan agar jumlah penduduk Indonesia yang bisa menikmati listrik dapat bertambah.
Gerakan hemat energi
Polemik penetapan TDL yang terus muncul selama ini antara lain juga disebabkan tidak efektifnya upaya pemerintah dan PLN dalam mendorong perilaku hemat energi, terutama bagi sektor industri, melalui mekanisme tarif khusus dalam bentuk tarif multiguna dan daya maksimum (dayamax). Melalui kebijakan ini, pemerintah dan PLN memberikan insentif dan disinsentif dan berharap kalangan industri terstimulasi untuk menekan penggunaan listrik.
Secara teori, pola pikir tersebut memang tidak ada salahnya. Namun dalam praktiknya sangat sulit dilakukan. Dunia usaha mempunyai siklus produksi sendiri, yang sulit bahkan terkadang tidak mungkin untuk mengikuti cara pandang pemerintah dan PLN itu.
