Di Indonesia, ada kendala blankspot. Contohnya di Surabaya, ada empat sekolah unggulan yang berlokasi di satu wilayah, sedangkan penduduknya tidak terlalu banyak. Ini kasus unik yang tidak bisa digeneralisasi solusinya. Hal seperti inilah yang akan diidentifikasi oleh Kemendikbud.
Dalam hal sekolah formal dan informal, Balitbang Kemendikbud akan terus membahasnya. Meskipun tidak ada target soal ini, namun Kemendikbud serius memikirkan soal akselerasi yang dianggap memang penting. Ada masukan dari psikolog yang mempertanyakan apakah kelak anak yang mendapatkan program akselerasi akan menjadi individualis? Dari situ ada pemikiran, mungkin sebaiknya anak tetap ikut pendidikan formal, sedangkan di bidang tertentu diakselerasi.
Penutup
Sistem Zonasi PPDB relatif menunjukkan hasil efektif. Namun Kemendikbud terus mengumpulkan data dan catatan untuk evaluasi. Diupayakan ke depannya, evaluasi ini penting dalam melakukan perbaikan pelaksanaan dan konsepnya. Kabiro Humas Kemendikbud Ari Santoso menilai bahwa sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018 efektif membuat anak-anak bisa bersekolah, dan orang tua tidak perlu lagi khawatir anaknya akan tidak mendapatkan sekolah.
Terkait pelaksanaan pendidikan di Kabupaten/Kota, masyarakat perlu mengawalnya agar pendidikan di daerah telah berjalan selaras dan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu caranya antara lain dengan menyimak dan melihat Neraca Pendidikan Daerah (NPD).
Kemendikbud menghadirkan layanan informasi dan pengaduan secara terpadu sejak awal 2018, dan layanan konsultasi daring bagi para dan masyarakat, di laman http://ult.kemdikbud.go.id/
Di sini kita dapat meminta informasi, menyampaikan pengaduan/ saran, serta konsultasi dan mendapatkan tanggapan profesional. Kemendikbud berharap, masyarakat memanfaatkannya dengan baik demi peningkatan pelayanan Kemdikbud.
Salam Kompasiana Beyond Blogging | Indria Salim |Â
