Fondasi Hukum Nusantara:Â
Peran Kesultanan dan Kerajaan dalam Pembentukan Sistem Hukum Indonesia
Oleh : Indra Wardhana
Sejarah hukum di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari warisan kesultanan dan kerajaan yang pernah berjaya di Nusantara. Sebelum kedatangan kolonial Belanda, kerajaan-kerajaan dan kesultanan di Nusantara telah memiliki sistem hukum yang kompleks dan terstruktur. Buku-buku hukum seperti Babul Qawaid, Piagam Sultan Hamengkubuwono, Kanun Kesultanan Aceh, dan Kitab Kutaramanawa adalah bukti nyata dari keberadaan sistem hukum yang mapan. Integrasi hukum dan administrasi Belanda selama masa kolonial juga memainkan peran penting dalam pembentukan sistem hukum Indonesia modern. Artikel ini akan mengupas peran kesultanan dan kerajaan dalam pembentukan sistem hukum Indonesia, serta bagaimana integrasi dengan sistem hukum kolonial membentuk fondasi hukum negara Indonesia.
Babul Qawaid: Fondasi Hukum Kesultanan Buton
Babul Qawaid adalah kitab hukum yang berasal dari Kesultanan Buton. Kitab ini berfungsi sebagai pedoman hukum dan pemerintahan di wilayah tersebut dan mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari hukum pidana, perdata, hingga administrasi pemerintahan. Babul Qawaid menunjukkan bahwa Kesultanan Buton memiliki sistem hukum yang kompleks dan terstruktur, mencerminkan adanya pemahaman mendalam tentang keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.
Piagam Sultan Hamengkubuwono: Dasar Hukum Kesultanan Yogyakarta
Kesultanan Yogyakarta memiliki Piagam Sultan Hamengkubuwono yang mengatur hukum dan administrasi pemerintahan. Piagam ini menjadi dasar hukum yang masih dihormati hingga saat ini. Piagam ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hukum, tetapi juga sebagai simbol kekuatan dan legitimasi kesultanan dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Kesultanan Yogyakarta menunjukkan bagaimana hukum adat dapat beradaptasi dan bertahan dalam konteks modern.
Kanun Kesultanan Aceh: Hukum Adat yang Kokoh
Di Kesultanan Aceh, Kanun adalah hukum adat yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat, dari hukum kriminal hingga perdata. Kanun Kesultanan Aceh mencerminkan kekayaan tradisi hukum yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Aceh. Hukum adat ini tetap dihormati dan diimplementasikan bahkan setelah kedatangan kolonial Belanda, menunjukkan keberlanjutan dan relevansi hukum adat dalam sistem hukum Indonesia.
