Di sisi lain, sebagai bagian dari demokrasi yang tengah dijaga, Golkar tetap berpegang pada koridor konstitusi dalam berpolitik. Politisi senior Partai Golkar Nurdin Halid membaca wacana penundaan pemilu 2024 sebagai ekspresi kekhawatiran sekaligus harapan. Â
Pemilu dikhawatirkan akan mengganggu tren positif pemulihan ekonomi paskapandemi yang sudah berjalan di jalur yang tepat. Potensi keterbelahan masyarakat akibat politik identitas juga menjadi kekhawatiran.
Meski demikian, harapan juga disematkan pada pemilu mendatang, agar legacy yang sudah dibangun oleh Presiden Jokowi selama 2 periode ini tetap terjaga dengan baik. Merujuk survei belakangan yang menunjukkan kepuasan masyarakat terhadap Pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'ruf Amin mencapai 70 persen.
"Saya menganggap wacana seperti itu sah saja dalam dinamika demokrasi. Perdebatan isu-isu strategis di ruang publik justru membuat masyarakat bangsa kita semakin matang dan semakin rasional dalam berdemokrasi. Jadi, ini bagian dari konsolidasi demokrasi kita," kata Nurdin.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar sekaligus Ketua DPD Golkar Jawa Barat TB Ace Hasan menegaskan bahwa pernyataan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto soal wacana perpanjangan masa jabatan presiden, sebatas aspirasi dari petani sawit.
"Pak Airlangga dalam pertemuan itu hanya mendengarkan aspirasi dari petani sawit. Aspirasi itu harus dihargai, kan tidak mungkin aspirasi ditolak begitu saja," ujar Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily, dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL, Kamis malam (24/2).
Ace yang mendampingi Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar pada kunjungan itu menyampaikan, tidak ada sikap apapun selain menyerap aspirasi dari petani sebelum dibahas bersama pimpinan partai politik lainnya.
"Karena aspirasi, Pak Airlangga menyampaikan akan diperhatikan dan akan dibahas bersama pimpinan partai politik," katanya.
Ace menegaskan tetap berpedoman pada keputusan organisasi untuk menjalankan kerja politik memenangkan Airlangga sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Oleh sebab itu, wacana penundaan dan perpanjangan masa presiden ini masih dikaji terus oleh Partai Golkar. Dilansir dari kompas.com, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Melchias Marcus Mekeng menyatakan, partainya akan mengkaji serius wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo. Mekeng mengatakan, perpanjangan masa jabatan presiden bukanlah hal yang tabu untuk dibicarakan, ketentuan itu pun dapat diubah selama melalui mekanisme konstitusi.
"Yang tidak bisa diubah hanya kitab suci. Di luar itu, semua bisa diubah, asal melalui mekanisme konstitusi," kata Mekeng dalam siaran pers, Jumat (25/2/2022).
