Serap Aspirasi Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Golkar: Wujud dari Demokrasi

Jakarta -  Partai Golkar tetap berpegang teguh pada konstitusi. Wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden adalah bagian dari aspirasi yang harus tetap dihormati sebagai bagian dari demokrasi.

Wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden belakangan menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Salah satu sumber pembahasannya adalah saat Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menerima aspirasi keberlanjutan dan perpanjangan pemerintahan Presiden Jokowi dari perwakilan petani sawit di Kabupaten Siak, Pekanbaru.

"Aspirasinya kami tangkap tentang keinginan adanya kebijakan berkelanjutan dan juga ada aspirasi kebijakan yang sama bisa terus berjalan. Tentu permintaan ini, yang menjawab bukan Menko, karena Menko tadi menjawab urusan sawit," kata Airlangga dalam keterangan tertulis, Kamis (24/2/2022).

Pernyataan Ketum Airlangga ini yang selanjutnya menjadi perbincangan masyarakat, baik dari kalangan akademisi, masyarakat sipil, dan politisi. Mengutip detik.com, pada saat menerima aspirasi tersebut, Ketum Airlangga akan membicarakannya dengan pemimpin partai politik yang lain. Sebagai perwujudan komitmen partai Golkar dalam menampung aspirasi rakyat, Airlangga mengatakan, aspirasi rakyat adalah aspirasi Partai Golkar.

"Oleh karena itu, kami akan terus menerima aspirasi rakyat dan tentu akan disalurkan," ungkap Airlangga.

Menanggapi aspirasi tersebut, Menko Perekonomian ini menyampaikan berkat kebijakan Presiden Joko Widodo, pendapatan pekebun dari sawit saat ini naik hingga 3,5 kali lipat.

"Ini berkat kepemimpinan Bapak Presiden. Ini tentu kita sebagai parpol akan dengarkan aspirasi tersebut dan sekali lagi akan kami komunikasikan bahwa keberhasilan ini dirasakan oleh masyarakat dan masyarakat beraspirasi," jelasnya.

Hormati koridor konstitusi

Sejalan dengan Ketum Airlangga, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Bidang Kominfo Nurul Arifin mengatakan, pihaknya merespons baik aspirasi dari masyarakat yang menginginkan memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, aspirasi tersebut merupakan salah satu wujud dari demokrasi.

"Saya kira itu sah-sah saja mereka menyampaikan usulan itu. Golkar siap menampung dan akan menyampaikan aspirasi tersebut. Bagi kami, suara rakyat adalah suara Golkar dan esensi dari demokrasi itu sendiri adalah mendengar aspirasi rakyat. sehingga sudah menjadi kewajiban kami menyampaikan aspirasi itu," katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (26/2/2022).

Di sisi lain, sebagai bagian dari demokrasi yang tengah dijaga, Golkar tetap berpegang pada koridor konstitusi dalam berpolitik. Politisi senior Partai Golkar Nurdin Halid membaca wacana penundaan pemilu 2024 sebagai ekspresi kekhawatiran sekaligus harapan.  

Pemilu dikhawatirkan akan mengganggu tren positif pemulihan ekonomi paskapandemi yang sudah berjalan di jalur yang tepat. Potensi keterbelahan masyarakat akibat politik identitas juga menjadi kekhawatiran.

Meski demikian, harapan juga disematkan pada pemilu mendatang, agar legacy yang sudah dibangun oleh Presiden Jokowi selama 2 periode ini tetap terjaga dengan baik. Merujuk survei belakangan yang menunjukkan kepuasan masyarakat terhadap Pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'ruf Amin mencapai 70 persen.

"Saya menganggap wacana seperti itu sah saja dalam dinamika demokrasi. Perdebatan isu-isu strategis di ruang publik justru membuat masyarakat bangsa kita semakin matang dan semakin rasional dalam berdemokrasi. Jadi, ini bagian dari konsolidasi demokrasi kita," kata Nurdin.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar sekaligus Ketua DPD Golkar Jawa Barat TB Ace Hasan menegaskan bahwa pernyataan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto soal wacana perpanjangan masa jabatan presiden, sebatas aspirasi dari petani sawit.

"Pak Airlangga dalam pertemuan itu hanya mendengarkan aspirasi dari petani sawit. Aspirasi itu harus dihargai, kan tidak mungkin aspirasi ditolak begitu saja," ujar Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily, dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL, Kamis malam (24/2).

Ace yang mendampingi Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar pada kunjungan itu menyampaikan, tidak ada sikap apapun selain menyerap aspirasi dari petani sebelum dibahas bersama pimpinan partai politik lainnya.

"Karena aspirasi, Pak Airlangga menyampaikan akan diperhatikan dan akan dibahas bersama pimpinan partai politik," katanya.

Ace menegaskan tetap berpedoman pada keputusan organisasi untuk menjalankan kerja politik memenangkan Airlangga sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Oleh sebab itu, wacana penundaan dan perpanjangan masa presiden ini masih dikaji terus oleh Partai Golkar. Dilansir dari kompas.com, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Melchias Marcus Mekeng menyatakan, partainya akan mengkaji serius wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo. Mekeng mengatakan, perpanjangan masa jabatan presiden bukanlah hal yang tabu untuk dibicarakan, ketentuan itu pun dapat diubah selama melalui mekanisme konstitusi.

"Yang tidak bisa diubah hanya kitab suci. Di luar itu, semua bisa diubah, asal melalui mekanisme konstitusi," kata Mekeng dalam siaran pers, Jumat (25/2/2022).

Poin pentingnya pada mekanisme konstitusi. Menurut Mekeng, keinginan memperpanjang masa jabatan tersebut merupakan permintaan masyarakat yang disampaikan kepada Golkar, baik melalui Ketua Umum Airlangga Hartarto maupun anggota DPR dari Golkar.

Sejalan dengan Ketum Airlangga saat menerima aspirasi tersebut dari petani Siak, Mekeng menekankan Partai Golkar merespon permintaan tersebut sebagai komitmen partai politik yang memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Tidak hanya partai Golkar saja, wacana ini harus dibicarakan oleh semua partai politik di parlemen dan unsur Dewan Perwakilan Daerah (DPD). "Bagaimana sikap PDIP, Gerindra, PKB, Nasdem, Demokrat, PAN, PPP, PKS dan DPD RI. Golkar siap membahas sesuai mekanisme konstitusi," ujar Mekeng.

Serap aspirasi

Sementara itu, pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai ada kekeliruan banyak pihak mengartikan pernyataan Airlangga saat menerima aspirasi dari petani sawit di Siak beberapa waktu lalu.

"Golkar sepertinya tak dukung perpanjangan Pemilu. Ada misleading," kata Ujang, dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Sabtu (26/2).

Menurut Ujang, saat kunjungan kerja ke Siak, Pekanbaru, Riau, pada Kamis (24/2) lalu, Airlangga hanya menyerap aspirasi petani sawit yang ingin agar Presiden Jokowi jadi presiden lagi.

"Golkar itu partai besar, tak mungkin juga dukung perpanjangan Pemilu, sama kayak PDIP, Golkar itu kansnya besar, tinggal butuh 1 partai lagi buat maju Capres-Cawapres, ngapain juga dukung penundaan Pemilu?" kata Ujang Komarudin.

Lain halnya dengan Ujang, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai PDIP akan menjadi penentu penundaan pemilu 2024. Jika PDIP mendukung pemilu dan pilpres ditunda, maka usul tersebut tidak lagi hanya menjadi wacana tetapi akan direalisasikan elite politik.

"PDIP ini sebenarnya yang menentukan apakah penentuan pemilu di 2024 ditunda atau dilanjut. Kalau PDIP seperti PKB, PAN, atau Golkar, maka selesailah soal penundaan di 2024 ini. Karena kecenderungan parpol lain akan mengikuti ke mana arah politik PDIP " ujar Adi dalam wawancara di CNN TV, Senin (28/2).

Dari berbagai pandangan di atas, dapat dilihat bahwa Partai Golkar memiliki komitmen pada penguatan demokrasi yang tengah diperjuangkan bersama. Bahwa mencuatnya wacana perpanjangan masa jabatan dengan berbagai dalih adalah dinamika dalam demokrasi yang memberikan hak berpendapat bagi setiap warga negara.

Hal ini juga semakin meneguhkan Partai Golkar sebagai partai modern yang memiliki basis suara besar. Kepiawaian Golkar dalam berpolitik kenegaraan sudah teruji sejak orde baru dengan berbagai dinamikanya. 

Dari ditinggal pentolan-pentolannya membuat partai baru, tidak membuat Golkar kerdil. Justru, hal ini semakin meneguhkan Golkar sebagai partai modern yang memiliki sistem kepartaian yang canggih. Bahwa, perbedaan perspektif dalam melihat wacana perpanjangan masa jabatan presiden maupun penundaan pemilu merupakan dinamika organisasi yang mendewasakan partai.

Lalu? Ke arah mana wacana ini bergulir? Kita tunggu dinamika selanjutnya