Pada masa setelah Gerakan 30 September 1965 yang dilakukan oleh unsur Partai komunis Indonesia menimbulkan upaya demonstrasi mahasiswa melakukan gerakan untuk menuntut Tritura (Tri Tuntunan Rakyat). Guru dalam hal ini yang tidak berafilisai dengan PKI membentuk Kesatuan Aksi Guru Indonesia pada tanggal 2 februari 1966. Pada mulanya KAGI ini terbentuk di Jawa Barat dan Jakarta yang banyak anggotanya merupakan para guru yang kontra dengan PKI yang terus ingin berkuasa dalam ruang likup PGRI, mereka berupaya menyingkirkan PKI dalam setiap kegiatan yang dilakukan PGRI yang asli. Tidak lain tidak bukan tututan tersebut merupakan proses yang panjang dalam memperjuangkan kembali keberadaban pendidikan Indonesia yang berlandaskan pada ideologi bangsa yaitu Pancasila. Ada beberapa tugas yang menjadi pokok-pokok terbentuknya KAGI ini, yaitu :
1. Menghilangkan dan membersihkan semua kegiatan dalam pendidikan di Indonesia dari unsur PKI dan orde lama, sehingga terwujudnya kembali landasan dasar yang menjadi cita-cita bangsa dalam pembangunan pendidikan Indonesia.
2. Menyatukan kembali semua guru yang pada mulanya terpecah menjadi dualisme menjadi satu dalam satu Organisasi PGRI, yang sesuai dengan pergerakan awal guru sebelum kemerdekaan ada di Indonesia.
3. Menjadikan PGRI sebagai organisasi yang bukan berafilisiasi dengan partai politik, sehingga PGRI memiliki indepndenitas dalam melakukan pergerakan demi memajukan pendidikan bangsa Indonesia.sumber Silahkan di klik
Pergulatan panjang wajah perjalanan organisai PGRI ini yang memang setiap masa mengalami konflik kepentingan dari para anggotanya. Hal ini merupakan wujud dinamika perjalanan organisasi yang memang berbeda dari budaya,ijazah, suku, agama dan golongan. Corak ragam konflik yang mewarnainya pun beragam karena persoalan cara pandang dalam menjalani organisasi ataupun karena ketidaksepahaman antar pengurus.
Namun ketika ada sekelompok pengurus yang mengatasnamakan hasil kongres luar biasa di Surabaya mencoba masuk ke gedung guru dengan membawa SK Kementrian Hukum dan HAM pada hari kamis tanggal 16 November 2023. Adalah sesuatu yang tak masuk akal ketika aura kepentingan konflik pribadi antar pengurus menjelang kongres di Jakarta bulan Maret 2024 mendatang. Hal yang tak masuk akal ketika orang berpredikat sebagai seorang guru akan mengambil paksa gedung guru Indonesia PB PGRI dan diklaim milik hasil KLB Surabaya. Kemudian melakukan upaya mendemisionerkan pengurus hasil kongres sebelumnya tahun 2019.
Sesuatu yang diluar nalar ketika tak ada persoalan yang sangat prinsipil seperti kejadian pada tahun 1960 an yang sedang menghadapi idiologi Komunis dengan kekuatan PKI didalamnya. Untuk saat ini sangat mustahil jika persoalan internal anggota menjadi suatu persoalan organisasi secara masif. Apalagi tidak terlihat kavakuman dalam menjalani roda organisasi di bawah kepemimpinan Prof.Dr.Hj. Unifah Rosyidi. Roda organisasi berjalanan sesuai amanat AD.ART dan hasil Kongres 2019. Setiap ada masalah pasti dibicarakan dan diselesaikan melalui Kongres kerja tahunan.
Janggal dan tak elok rasanya ketika seorang guru ataupun dosen ataupun orang yang bergerak dalam pendidikan malah melakukan upaya yang kurang sopan dan tak beretika. Dihari dimana semua guru dan dosen sibuk mengajar dan mendidik di sekolah untuk mencerdaskan kehidupan para generasi anak bangsa. Malah ada segelintir atau sekelompok guru yang mengatasnamakan hasil KLB PGRI masuk ingin menguasai gedung guru Indonesia. Tentunya kita bertanya dari kelompok dan golongan yang manakah dari guru atau dosen yang lainnya sibuk mengajar malah ini datang untuk menguasai gedung guru Indonesia tak mengakui hasil kongres 2019 dibawah pengurus Ibu ketua umum Prof. Unifah Rosyidi.
Cara-cara yang tak lazim dan tak sesuai dengan AD/ART dalam Muqaddimah menjelaskan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa yang dijiwai semangat kekeluargaan, kesetiakawanan sosial yang kokoh serta sejahtera lahir batin, dan kesetiakawanan organisasi baik nasional maupun internasional. Ketika memahami muqaddimah maka mereka menyelesaikan dengan jalan KLB yang tak didukung mayoritas Pengurus Provinsi, Kabupaten/kota maka semangat kekeluargaan yang termaktub dalam muqaddimah telah hilang dari segelintir pengurus PGRI hasil KLB Surabaya.
Begal organisasi menimpa pada organisasi tua PGRI. PGRI dibegal sepihak oleh Teguh Sumarno dkk melalui KLB di Surabaya. Tuduhan Teguh Sumarno dkk membegal PGRI disampaikan Mufti Ali aktifis guru di kota Bogor. Akibat pembegalan PGRI terbelah dua kepimpinan satu klaim PGRI KLB dilain pihak PGRI kongres, begitu menyebut nya. Penyelesaian begal motor hanya bisa diselesaikan oleh kepolisian dan berakhir di pengadilan sebagai keputusan akhir. Penyelesaian begal partai politik diselesaikan oleh polisi dan berakhir di pengadilan hingga ke mahkamah Agung. Penyelesaian begal organisasi PGRI tidak perlu oleh polisi apalagi hingga ke pengadilan , karena menyita tenaga,dana dan perasaan, oleh sebab itu cukup diselesaikan oleh diri masing masing,ngariung di tempat kantor lemah merah. Hal ini dikatakan Didi Suriyadi (Ketua MPO KSPI)sumber Silahkan di klik
Entah apa yang mereka cari di dalam tubuh PGRI kekuasaankah atau ada kepentingan lain yang tak terlihat didalamnya. Sangat malu ketika masuk ke dalam rumah perjuangan gedung guru Indonesia harus mengusir pengurus yang hasil kongres 2019. Malu ketika jargon organisasi diselesaikan jalan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial akan tetapi upaya dari sekolompok pengurus PGRI hasil KLB malah tak sesuai dengan AD/ART. Cara-cara yang tak sesuai dengan konstitusi AD.ART mereka sebarkan kepengurusan hasil KLB Surabaya yang disyahkan kemenkunham melalui online bahkan kami juga menerima hasil salinan keputusan itu. Mereka pun membangun opini dan dikirimkan ke semua media online serta melakukan konfrensi Press yang menyatakan bahwa mereka pengurus baru PB PGRI hasil kongres Luar Biasa.
