Merawat Jalanan Trans Sulawesi dengan Cara Ini

Jalan adalah salah satu prasarana yang paling sering dipakai publik dalam kegiatan sehari-hari. Baik itu kala berangkat untuk bekerja, berdagang bahkan hingga berlibur. Jalan dengan kondisi baik tentunya diidamkan oleh semua pengguna umum jalanan.

Di Indonesia sendiri, jalanan diklasifikasi berdasarkan tiga hal yakni fungsi, administrasi pemerintahan (status) dan muatan sumbu (kelas).

Sedangkan apabila berdasarkan fungsinya, terdapat jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. Jalan-jalan yang disebutkan tadi juga termasuk dalam klasifikasi jalan berdasarkan muatan sumbu dari kelas I, II, III A, III B hingga III C dilihat dari muatan, panjang dan berat kendaraan.

Namun jika dilihat dari administrasi pemerintahan atau status, jalan terbagi menjadi 5 jenis. Dimulai dari jalan desa, jalan kota, jalan kabupaten, jalan provinsi bahkan hingga jalan nasional. Jalan nasional ini yang sedang dikebut pembangunannya oleh pemerintah karena menjadi penghubung antara ibukota provinsi di suatu pulau,

Jalanan itu selama ini kita kenal dengan nama jalanan trans, ada Trans Jawa, Trans Papua hingga Trans Sulawesi. Meski kita sudah menikmati keuntungan dari adanya Trans Jawa, namun sayangnya jalan trans di Pulau Sulawesi masih memiliki kendala, yaitu terdapatnya masalah kemacetan. Masalah kemacetan ini merambah ke segala sendi dan fundamental masyarakat. Sebagaimana hal yang telah terjadi di Morowali, Sulawesi Tengah.

Pun kemacetan ini tidak terelakkan. Karena tidak seperti di Pulau Jawa yang semakin terintegrasi setiap jalannya, beberapa pulau di luar Jawa hanya mempunyai jalan poros nasional atau jalan trans. Dengan adanya masalah ini, masyarakat Morowali yang kerap berkeluh kesah karena harus berbagi jalan dengan lalu lalang pekerja pabrik di kawasan industri IMIP (Indonesia Morowali Industrial Park), mengharapkan adanya upaya dari pemerintah dan juga perusahaan.

Tapi apakah masyarakat Morowali sadar bahwa senyatanya sudah ada beberapa langkah yang dilakukan kedua pihak tersebut untuk menangani masalah kecamatan? Untuk hal yang instan tentu saja membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Karena permasalahan kemacetan di Trans Sulawesi khususnya yang ada di Morowali, Sulawesi Tengah bukan hanya perkara buruh yang dikatakan sebagai penguasa jalanan.

Faktor penyebab kemacetan di sekitar kawasan IMIP yang pertama karena karyawan yang mencapai 44 ribu. Ya maklum saja, kawasan industri ini kan Objek Vital Nasional (Obvitnas) dan Proyek Strategi Nasional (PSN) yang mana di dalamnya ada kegiatan-kegiatan perindustrian yang tidak hanya menyokong sekitar namun juga negara. 

Penyebab kedua mengapa kemacetan masih langgeng di jalan Trans Sulawesi karena pengguna jalan masih belum taat akan peraturan lalu lintas. Edukasi kepada pengguna jalanan umum juga sebaiknya dilakukan, bahkan tak hanya untuk menghindari kemacetan namun uga kecelakaan lalu lintas.

Faktor ketiga mengapa jalan Trans Sulawesi masih macet ialah karena belum banyaknya transportasi umum yang bisa digunakan baik itu karyawan IMIP atau pengguna umum di sepanjang jalan Trans Sulawesi. Hingga akibatkan mereka semua memakai kendaraan pribadi ketimbang kendaran umum yang bisa menampung banyak orang sekaligus. 

Namun, faktor-faktor penyebab kemacetan ini masih bisa diatasi dengan segenap solusi, baik itu jangka panjang maupun jangka pendek. Pemerintah bersama perusahaan setidaknya dapat menjalankan solusi-solusi untuk atasi permasalahan kemacetan yaitu:

1. Harus menegakkan peraturan bahwa kendaraan yang bisa berjalan di Morowali hanya kendaran dengan plat asli daerah tersebut serta lakukan pula penerbitan STNK kendaraan umum yang telah habis masa berlaku,
2. Pembatasan produksi atau penyebaran kendaraan pribadi juga perlu dilakukan di daerah sekitar Morowali.
3. Sebagai upaya agar tidak ada kendaran pribadi yang menjamur adalah dengan tidak memudahkan cara untuk mendapatkan kendaran tersebut lewat kredit atau leasing.
4. Pembenahan terhadap tata ruang Bahodopi juga perlu dilakukan, karena kawasan tersebut sudah padat penduduk.
5. Pemerintah juga harus membenahi infrastruktur terutama infrastruktur pendukung jalanan secara masif dan merata seperti lampu jalan.
6. Untuk mengatasi penyebab karena tidak adanya transportasi umum, pemerintah bisa mulai mencanangkan sarana transportasi umum.
7. Menjawab penyebab kemacetan karena masih tak tertib pengguna jalanan, maka perlu juga dilakukan kegiatan edukasi dan penegakkan aturan lebih lanjut tentang rambu-rambu lalu lintas yang ada. 
8. Dalam segala kegiatan edukasi dan pengaturan arus lalu lintas juga memerlukan personal Polantas dan Dishub yang mempunyai kualitas pelayanan bagus.