dengan kerangka hukum nasional dan internasional yang ada. Implementasi yang elektifl negara harus menerapkan pengakuan hukum adat dengan cara yang efektif, termasuk menyusun kebijakan dan regulasi yang mendukung perlindungan hukum adat.
D. Dialog, Kolaborasi, dan Kemirun
Inklusi Masyarakat Adat: Perring untuk melibatkan masyarakat adat dalam prose pengambilan keputusan hukum yang mempengaruhi mereka, sehingga memastikan representasi yang adil dan partisipasi yang aktif.
Kolaborasi Antara Piluk-Pihak yang Berkopentingan Dialog, kolaborasi dan kemitraan antara masyarakat adat, pemerintah, dan sektor swasta dapat menciptakan kerangka kerja yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam memperkuat perlindungan hukum adat.
Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Adil: Perlu dibangun mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan efektif termasuk sistem pengadilanadat atau mekanisme alternatif, untuk menangani konflik antara hukum adat dan hukum positif dengan cara. yang menghormati hok-hak masyarakat adat
Langkah-langkah Konkret untuk Memperkuat Perlindungan Hukum Adat
A. Pendidikan dan Kesadann Hukum Adat
Peningkatan Pemahaman Masyarakat adat dan non-adat perlu diberi pendidikan dan informasi yang lebih luas mengenai hukum adat, termasuk nilai-nilai, prinsip, dan prosedur yang terkait.
Partisipasi Aktif Masyarakat udat haras didorong untuk berpartisipasi aktif dalam mempertahankan dan melindungi hak-hak mereka serta mempromosikan pentingnya. keberlanjutan hukam adat dalam menjaga lingkungan dan budaya.
B. Mekanisme Penegukan Hukum Adat
Regulasi yang Jelas: Diperlukan penyusunan regulasi yung jelas dan komprehensif mengenai perlindungan hukum adar, termasuk hak-hak masyarakat adat, pengelolaan mamber daya alam, dan penyelesaian sengketa.
