4. Pemerintah harus mengecek setiap lembaga yang membantu mengirimkan TKI keluar negeri dan membuat kebijakan tentang lembaga-lembaga penyalur tenaga kerja.Â
5. Pemerintah juga harus menambah lapangan pekerjaan yang tepat di Indonesia.
6. Pemerintah juga perlu membuat penyuluhan tentang kemampuan yang diperlukan untuk mengisi pekerjaan yang dibutuhkan.Â
7. Laporkan situs, website, aplikasi, atau akun sosial media orang yang mencurigakan dan yang memposting informasi palsu.Â
8. Pemerintah perlu patroli lebih keras dengan negara-negara yang sering menjadi tempat perdagangan manusia.Â
Adanya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah pastinya akan mempermudah menangani permasalahan human trafficking ini. Kerjasama dengan negara tetangga dan juga organisasi internasional juga merupakan salah satu cara agar human trafficking dapat diatasi. Sehingga human trafficking diharapkan akan segera musnah.Â
DAFTAR PUSTAKA
Human Trafficking. (2022, September 28). Retrieved from U.S Department of Justice: www.justice.gov
Laksono, T. B. (2019). PERAN LEMBAGA PEMERINTAH DALAM UPAYA PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA: STUDI KASUS KEPUSTAKAAN WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR. JOURNAL OF LAW AND BORDER PROTECTION NO.2 VOL. 1, 136.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H