Langkah ini tidak hanya menunjukkan profesionalisme, tetapi juga komitmen terhadap pekerjaan. Seperti yang diungkapkan dalam teori kepemimpinan adaptif oleh Heifetz (2009), mengambil inisiatif dalam situasi tidak pasti adalah tanda kepemimpinan sejati.
Selain itu, TPP juga dapat memperkuat jaringan komunikasi dengan pemerintah dan pihak terkait. Dengan cara ini, mereka bisa mendapatkan informasi terkini sekaligus menyampaikan aspirasi secara langsung.
TPP perlu bertanya dan mendorong kepada mereka yang memiliki akses langsung terhadap info utama di BPSDM Kementerian Desa. Langkah ini akan membantu memastikan bahwa informasi terkait sertifikasi dan kontrak dapat diterima lebih cepat dan jelas.
Menyusun Strategi Jangka Pendek dan Panjang
Menghadapi ketidakpastian kontrak, TPP perlu menyusun strategi jangka pendek dan panjang. Strategi ini akan membantu mereka tetap fokus pada tugas pendampingan sekaligus mempersiapkan masa depan.
Dalam jangka pendek, fokus utama adalah memenuhi syarat sertifikasi. Selain itu, TPP juga bisa memanfaatkan pelatihan dan pendampingan dari pihak-pihak yang relevan.
Untuk jangka panjang, TPP dapat mengadvokasi perlunya perubahan sistem kontrak. Sistem kontrak yang lebih stabil akan meningkatkan rasa aman bagi TPP dan mendorong mereka bekerja lebih optimal.
Mendorong Pemerintah Memberikan Kepastian
Pemerintah memiliki peran penting dalam memberikan kejelasan kepada TPP. Kebijakan terkait kontrak dan sertifikasi mestinya segera dijelaskan agar TPP bisa bekerja dengan tenang.
Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kontrak kerja mestinya memberikan rasa aman kepada pekerja. Prinsip ini sebaiknya juga berlaku bagi TPP yang bekerja untuk masyarakat desa.
Selain itu, pemerintah juga perlu menyediakan akses yang mudah dan murah untuk proses sertifikasi. Hal ini penting agar tidak ada TPP yang kehilangan kontrak hanya karena kendala administratif.
Keseimbangan Antara Profesionalisme dan Hak
Dalam menghadapi situasi ini, TPP sebaiknya menemukan keseimbangan antara menjalankan tugas profesional mereka dan memperjuangkan hak-haknya. Keduanya sama pentingnya untuk memastikan keberlanjutan pekerjaan mereka.
Seperti yang disampaikan oleh Drucker (1999) dalam bukunya "Management Challenges for the 21st Century," profesionalisme adalah kunci dalam menghadapi tantangan di dunia kerja. Namun, itu mesti diimbangi dengan upaya memperjuangkan hak-hak dasar pekerja.