Mohon tunggu...
Beryn Imtihan
Beryn Imtihan Mohon Tunggu... Konsultan - Penikmat Kopi

Saat ini mengabdi pada desa. Kopi satu-satunya hal yang selalu menarik perhatiannya...

Selanjutnya

Tutup

Worklife Artikel Utama

Sebaiknya TPP Bersikap Begini terhadap Kontrak

28 Januari 2025   10:15 Diperbarui: 29 Januari 2025   15:33 1928
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustrasi (sumber: Gambar oleh Jonathan Alvarez dari Pixabay)

Langkah ini tidak hanya menunjukkan profesionalisme, tetapi juga komitmen terhadap pekerjaan. Seperti yang diungkapkan dalam teori kepemimpinan adaptif oleh Heifetz (2009), mengambil inisiatif dalam situasi tidak pasti adalah tanda kepemimpinan sejati.

Selain itu, TPP juga dapat memperkuat jaringan komunikasi dengan pemerintah dan pihak terkait. Dengan cara ini, mereka bisa mendapatkan informasi terkini sekaligus menyampaikan aspirasi secara langsung.

TPP perlu bertanya dan mendorong kepada mereka yang memiliki akses langsung terhadap info utama di BPSDM Kementerian Desa. Langkah ini akan membantu memastikan bahwa informasi terkait sertifikasi dan kontrak dapat diterima lebih cepat dan jelas.

Menyusun Strategi Jangka Pendek dan Panjang

Menghadapi ketidakpastian kontrak, TPP perlu menyusun strategi jangka pendek dan panjang. Strategi ini akan membantu mereka tetap fokus pada tugas pendampingan sekaligus mempersiapkan masa depan.

Dalam jangka pendek, fokus utama adalah memenuhi syarat sertifikasi. Selain itu, TPP juga bisa memanfaatkan pelatihan dan pendampingan dari pihak-pihak yang relevan.

Untuk jangka panjang, TPP dapat mengadvokasi perlunya perubahan sistem kontrak. Sistem kontrak yang lebih stabil akan meningkatkan rasa aman bagi TPP dan mendorong mereka bekerja lebih optimal.

Mendorong Pemerintah Memberikan Kepastian

Pemerintah memiliki peran penting dalam memberikan kejelasan kepada TPP. Kebijakan terkait kontrak dan sertifikasi mestinya segera dijelaskan agar TPP bisa bekerja dengan tenang.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kontrak kerja mestinya memberikan rasa aman kepada pekerja. Prinsip ini sebaiknya juga berlaku bagi TPP yang bekerja untuk masyarakat desa.

Selain itu, pemerintah juga perlu menyediakan akses yang mudah dan murah untuk proses sertifikasi. Hal ini penting agar tidak ada TPP yang kehilangan kontrak hanya karena kendala administratif.

Keseimbangan Antara Profesionalisme dan Hak

Dalam menghadapi situasi ini, TPP sebaiknya menemukan keseimbangan antara menjalankan tugas profesional mereka dan memperjuangkan hak-haknya. Keduanya sama pentingnya untuk memastikan keberlanjutan pekerjaan mereka.

Seperti yang disampaikan oleh Drucker (1999) dalam bukunya "Management Challenges for the 21st Century," profesionalisme adalah kunci dalam menghadapi tantangan di dunia kerja. Namun, itu mesti diimbangi dengan upaya memperjuangkan hak-hak dasar pekerja.

Mengambil Langkah Bijak untuk Masa Depan

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Worklife Selengkapnya
Lihat Worklife Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun