Dalam masyarakat dengan tingkat kemiskinan tinggi, seperti yang ditemukan di desa-desa Lombok Tengah, kualitas pendidikan akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan orang tua untuk mendukung anak-anak mereka secara finansial dan emosional (Mardhani, 2020).
Dengan demikian, keberhasilan pendidikan bukan hanya diukur dari seberapa baik siswa menghadapi ujian, tetapi juga bagaimana mereka mendapatkan kesempatan yang setara dalam mengakses sumber daya yang dibutuhkan.
Kenyataan ini menciptakan tantangan besar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang inklusif dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, tanpa terkecuali.
Program BLT yang dimaksudkan untuk membantu masyarakat miskin seharusnya dapat dioptimalkan untuk mendukung pendidikan anak-anak mereka. Jika kebijakan ini tidak diintegrasikan dengan strategi pendidikan yang lebih menyeluruh, maka dampaknya tidak akan maksimal.
Hal ini menuntut adanya pendekatan yang lebih berkelanjutan dan memperhatikan aspek sosial ekonomi masyarakat dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih baik.
Pada akhirnya, Ujian Nasional harus dilihat dalam konteks yang lebih luas. Bukan hanya sebagai ukuran keberhasilan akademik siswa, tetapi juga sebagai bagian dari sistem pendidikan yang harus adil dan setara untuk semua.
Tanpa memperhatikan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pendidikan, seperti kondisi ekonomi keluarga, ujian ini hanya akan menjadi beban tambahan yang semakin memperlebar kesenjangan pendidikan di Indonesia.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H