Profesional vs Parpol, Siapa yang Lebih Pantas di Desa?

Namun demikian, argumen yang mengunggulkan profesionalitas memiliki alasan yang cukup kuat. Pendamping Desa profesional mampu melakukan pengawasan secara lebih objektif dan terhindar dari konflik kepentingan yang mungkin muncul jika orang parpol terlibat. 

Keterlibatan orang parpol seringkali dinilai rentan terhadap kepentingan politik, terutama menjelang masa pilpres, pileg, dan pilkada, sehingga fokus pengembangan desa berpotensi terganggu oleh manuver-manuver politik. 

Mereka para profesional bidang pendampingan desa biasanya memiliki kredibilitas yang lebih tinggi karena latar belakang pendidikan, pelatihan teknis, dan sertifikasi yang mereka miliki. 

Kredibilitas ini menambah kepercayaan masyarakat terhadap Pendamping Desa, sehingga dalam jangka panjang hubungan antara pendamping dan masyarakat menjadi lebih erat dan saling menguatkan. 

Dalam konteks masyarakat pedesaan, kepercayaan sangat berharga karena masyarakat cenderung lebih percaya pada orang yang bekerja dengan integritas profesional dibandingkan dengan tokoh politik yang sering kali dinilai memiliki agenda tertentu.

Keberadaan profesional di desa juga memberikan dampak positif dalam hal keberlanjutan program. Karena berfokus pada kapasitas teknis dan pengembangan masyarakat, Pendamping Desa yang profesional melakukan transfer pengetahuan yang lebih baik. 

Masyarakat desa yang dilatih dan didampingi oleh orang yang ahli di bidangnya lebih mungkin untuk bisa mandiri dalam jangka panjang. 

Sebaliknya, orang parpol cenderung lebih menitikberatkan kegiatan-kegiatan yang bersifat populis dan cepat terlihat hasilnya. 

Hal ini dapat berdampak negatif pada kesinambungan program, di mana masyarakat hanya mengandalkan bantuan instan tanpa membangun kemampuan untuk mengelola program tersebut secara mandiri. 

Dalam jangka panjang, pendekatan yang terlalu politis berisiko menjadikan desa ketergantungan pada pihak eksternal tanpa pernah mencapai kemandirian yang sesungguhnya.

Meski demikian, penting untuk mengakui bahwa pengaruh politik di level desa juga merupakan realitas yang tak terhindarkan. Dalam sistem politik Indonesia, keberadaan orang parpol seringkali tidak bisa sepenuhnya diabaikan karena mereka memiliki akses yang lebih mudah terhadap birokrasi serta sumber daya di tingkat pusat dan daerah.