Profesional vs Parpol, Siapa yang Lebih Pantas di Desa?

Perdebatan tentang kelanjutan Pendamping Desa di tahun-tahun berikutnya, apakah sebaiknya diisi oleh kalangan profesional atau orang parpol menjadi isu yang cukup menarik dan relevan mengingat semakin dekat masa berakhirnya kontrak tahun 2024. 

Pendukung dari kalangan profesional berpendapat bahwa keahlian, kompetensi teknis, dan pengalaman praktis mereka lebih mendukung program-program di tingkat desa, sehingga hasil yang dicapai akan lebih optimal dan berkualitas. 

Di sisi lain, pihak yang mendukung orang parpol menekankan bahwa koneksi politik dan dukungan struktural dari partai akan memperlancar proses penganggaran serta pelaksanaan program pembangunan desa, sehingga pencapaian target lebih mudah terealisasi berkat dukungan kekuatan politik yang ada.

Baca juga: Surat Terbuka buat Menteri Desa Baru

Pendukung profesionalitas menggarisbawahi bahwa desa-desa, terutama yang berada di daerah terpencil dan tertinggal, sangat membutuhkan bantuan dari pendamping yang memiliki keahlian teknis dalam berbagai bidang seperti pengelolaan anggaran, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan infrastruktur. 

Kalangan profesional dianggap mampu memberikan panduan yang tepat dan berbasis data, analisis, serta pendekatan ilmiah untuk setiap langkah yang diambil. 

Mereka menekankan bahwa desa saat ini membutuhkan orang-orang yang tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga memiliki kapabilitas untuk mengeksekusi program secara efisien dan efektif. 

Dengan keahlian dan pemahaman ini, pembangunan desa bisa lebih cepat mengalami kemajuan dan segera memberi manfaat bagi masyarakat lokal.

Baca juga: Prabowo-Gibran, Jangan Biarkan 38 Ribu Pendamping Desa Terlantar!

Sebaliknya, pihak yang pro orang parpol menganggap bahwa dukungan dari partai politik memiliki nilai strategis dalam pelaksanaan pembangunan di desa. Dengan keterlibatan orang parpol, program di desa memperoleh dukungan politik yang kuat, baik dalam aspek anggaran maupun kebijakan. 

Baca juga: Tantangan 38 Ribu Pendamping Desa bagi Presiden Prabowo Subianto

Di level tertentu, mereka berargumen bahwa orang parpol memiliki akses langsung pada jejaring politik dan birokrasi yang dapat mempercepat pencairan pelbagai dana yang masuk ke desa misalnya, atau pengesahan proyek, atau pun dalam hal pendampingan legislasi yang berpihak pada masyarakat desa. 

Dukungan ini dianggap penting mengingat proses pembangunan desa tidak selalu mulus dan sering terhambat oleh kendala birokrasi di tingkat kabupaten atau provinsi. Oleh sebab itu, keberadaan orang parpol dipandang akan mempercepat akselerasi pembangunan.

Namun demikian, argumen yang mengunggulkan profesionalitas memiliki alasan yang cukup kuat. Pendamping Desa profesional mampu melakukan pengawasan secara lebih objektif dan terhindar dari konflik kepentingan yang mungkin muncul jika orang parpol terlibat. 

Keterlibatan orang parpol seringkali dinilai rentan terhadap kepentingan politik, terutama menjelang masa pilpres, pileg, dan pilkada, sehingga fokus pengembangan desa berpotensi terganggu oleh manuver-manuver politik. 

Mereka para profesional bidang pendampingan desa biasanya memiliki kredibilitas yang lebih tinggi karena latar belakang pendidikan, pelatihan teknis, dan sertifikasi yang mereka miliki. 

Kredibilitas ini menambah kepercayaan masyarakat terhadap Pendamping Desa, sehingga dalam jangka panjang hubungan antara pendamping dan masyarakat menjadi lebih erat dan saling menguatkan. 

Dalam konteks masyarakat pedesaan, kepercayaan sangat berharga karena masyarakat cenderung lebih percaya pada orang yang bekerja dengan integritas profesional dibandingkan dengan tokoh politik yang sering kali dinilai memiliki agenda tertentu.

Keberadaan profesional di desa juga memberikan dampak positif dalam hal keberlanjutan program. Karena berfokus pada kapasitas teknis dan pengembangan masyarakat, Pendamping Desa yang profesional melakukan transfer pengetahuan yang lebih baik. 

Masyarakat desa yang dilatih dan didampingi oleh orang yang ahli di bidangnya lebih mungkin untuk bisa mandiri dalam jangka panjang. 

Sebaliknya, orang parpol cenderung lebih menitikberatkan kegiatan-kegiatan yang bersifat populis dan cepat terlihat hasilnya. 

Hal ini dapat berdampak negatif pada kesinambungan program, di mana masyarakat hanya mengandalkan bantuan instan tanpa membangun kemampuan untuk mengelola program tersebut secara mandiri. 

Dalam jangka panjang, pendekatan yang terlalu politis berisiko menjadikan desa ketergantungan pada pihak eksternal tanpa pernah mencapai kemandirian yang sesungguhnya.

Meski demikian, penting untuk mengakui bahwa pengaruh politik di level desa juga merupakan realitas yang tak terhindarkan. Dalam sistem politik Indonesia, keberadaan orang parpol seringkali tidak bisa sepenuhnya diabaikan karena mereka memiliki akses yang lebih mudah terhadap birokrasi serta sumber daya di tingkat pusat dan daerah. 

Maka dari itu, ada kebutuhan merumuskan struktur pendampingan desa yang mampu memadukan keunggulan profesional dan orang parpol tanpa mengorbankan efektivitas program di lapangan. 

Dalam hal ini, sebuah solusi yang cukup ideal adalah pembagian porsi antara profesional dan orang partai di semua level pendampingan desa.

Solusi ini bisa diwujudkan dengan pembagian porsi yang jelas, misalnya 70% pendamping diisi oleh profesional, dan 30% oleh orang parpol pada level pusat dan provinsi. 

Pada level kabupaten, komposisi bisa diatur menjadi 80% profesional dan 20% orang partai, sedangkan di level kecamatan dan desa, mayoritas peran diisi oleh profesional hingga mencapai 90% profesional dan 10% orang parpol. 

Jadi, di setiap level tetap ada representasi politik yang bisa menjembatani kepentingan kebijakan serta mempermudah akses pendanaan atau legislasi. 

Namun, jumlah profesional yang lebih dominan memastikan bahwa pengelolaan dan implementasi program tetap berbasis pada keahlian dan objektivitas.

Pendekatan ini juga memungkinkan adanya kontrol kualitas yang lebih ketat karena pihak profesional tetap memiliki dominasi dalam operasional di lapangan. Mereka tetap bisa menjalankan perannya tanpa terlalu banyak campur tangan politik, sedangkan keterlibatan orang parpol lebih bersifat strategis dan memfasilitasi dalam hal yang membutuhkan dukungan kebijakan. 

Dalam jangka panjang, pendekatan seperti ini juga akan meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat desa karena masyarakat bisa melihat hasil nyata dari profesionalitas yang didukung oleh stabilitas politik.

Selain pembagian porsi, penting juga menerapkan mekanisme evaluasi yang transparan dan akuntabel bagi setiap Pendamping Desa. Baik profesional maupun orang parpol harus memiliki standar kinerja yang sama dan dipantau oleh lembaga independen. 

Dengan demikian, profesionalitas dan integritas setiap Pendamping Desa dapat terjaga, dan masyarakat dapat mengukur secara langsung manfaat dari keberadaan mereka di desa. 

Pendamping Desa yang menunjukkan kinerja baik dan berdedikasi tinggi bisa dijadikan contoh atau dijadikan mentor bagi pendamping lainnya, sehingga kualitas pendampingan desa bisa terus meningkat.

Simpulannya, desa lebih membutuhkan tenaga profesional karena masyarakat desa lebih mempercayai kinerja yang transparan dan objektif dibandingkan pendekatan yang cenderung politis. 

Keterlibatan orang parpol memang tetap dibutuhkan, namun peran mereka sebaiknya lebih terbatas pada aspek-aspek yang berkaitan dengan akses politik dan kebijakan, bukan pada ranah teknis dan operasional sehari-hari. 

Dengan komposisi yang proporsional antara profesional dan orang parpol di semua level, struktur Pendamping Desa dapat berfungsi secara optimal tanpa mengorbankan independensi dan kualitas program yang diimplementasikan di desa. 

Melalui pendekatan ini, harapannya adalah pembangunan desa yang lebih maju, berkelanjutan, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara langsung, sehingga desa-desa di Indonesia dapat tumbuh mandiri tanpa terlalu bergantung pada kekuatan politik tertentu. Wallahu a'lamu bish shawab