Salah satu solusi yang mungkin adalah memperluas program pembiayaan sertifikasi oleh negara atau memberikan subsidi bagi pendamping desa yang membutuhkan.
Ketiga, pemerintah perlu konsisten dalam menerapkan kebijakan yang berkaitan dengan sertifikasi. Jika sertifikasi dianggap penting untuk meningkatkan kualitas pendamping desa, maka kebijakan ini harus ditegakkan dengan sungguh-sungguh, tanpa ada perubahan mendadak akibat pergantian pimpinan atau dinamika politik. Konsistensi kebijakan akan memberikan kepastian bagi para pendamping desa untuk mengembangkan diri dan berinvestasi dalam profesi mereka.
Dilema yang dihadapi pendamping desa saat ini mencerminkan ketidakstabilan yang lebih besar dalam tata kelola tenaga kerja kontrak di Indonesia. Di satu sisi, mereka dituntut untuk bekerja profesional dan memiliki kompetensi tinggi, tetapi di sisi lain, mereka dihadapkan pada ketidakpastian yang terus menghantui, baik dari segi status kontrak maupun kebijakan sertifikasi.Â
Solusi jangka panjang dari negara sangat dibutuhkan untuk memberikan keadilan dan kepastian bagi para pendamping desa, agar mereka bisa fokus pada tugas utama mereka: mendukung pembangunan desa demi kesejahteraan masyarakat.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
