Menurutnya, masih banyak lahan masyarakat sekitar yang belum dibebaskan, tetapi perkebunan sawit sudah mengelilinginya. Dalam satu hamparan, ada lahan yang dilepas untuk sawit, tetapi ada juga yang tidak.
"Kami mau membuat sertifikat lahan kami, ternyata itu sudah dalam HGU. Makanya kami sangat bermohon kepada pemerintah bagaimana jalan keluarnya," kata Lamisi.
Ia menegaskan, warga tidak ingin melepaskan lahan tersebut. Â Sebab ia mempersiapkan itu untuk generasi ke depan.
"Kami pikirkan masa depan anak cucu, Â sudah cukup lahan yang sudah dilepas. Inilah masalahnya yang jadi beban kami punya lahan di tengah-tengah areal perkebunan sawit, kami berharap dengan terus berjuang dan berikhtiar semoga ada jalan keluarnya," bebernya.
Terpisah, Direskrimum Polda Sulbar, Kombes Pol Nyoman Artana, S.IK yang sempat dikonfirmasi Jurnalisbertasbih.com terkait persoalkan tersebut melalui WhatsApp nya menjelaskan, silakan saja,. supaya bekerja berdasarkan fakta tidak melihat siapa kita.
"Bicara hukum tentu bicara fakta hukum. Silakan bicarakan sama polres atas apa yang di klaim dan sejauh mana prosesnya', jelas Kombes Wayan Artana, Rabu (10/5/2023) lalu.
Masih terhadap persoalan tersebut, Bupati
Bupati Pasangkayu, Yaumil Ambo Djiwa saat dikonfirmasi oleh jurnalisbertasbih.com belum memberikan tanggapannya.
Direktur Eksekutif PetaniCenter, Sadewa yang ikut mendampingi dan mengadvokasi para petani  sawit di Sulbar menegaskan, agar lahan yang masuk HGU itu segera di-enclave atau dikeluarkan dari lahan HGU.
"Jangan sampai HGU dulu, Â sebab sebenarnya ketentuannya sebelum ada eksplorasi HGU tak bisa diproses. Dan itu statusnya masih izin lokasi, tapi ini masih izin lokasi sudah buru-buri urus HGU," ungkapnya.
Namun demikian, terkait dokumen dan surat-surat itu, ia bersama warga berharap  dan memastikan melakukan cek lebih lanjut, baik dokumen dan surat-surat milik warga maupun melalui dokumen milik perusahaan. "yang jelas melihat kosekwensi logis dilapangan kalau ada kebun warga dalam HGU, harus keluarkan," tegas Sadewa (*)
