Presiden Jokowi baru saja menyelesaikan kunjungannya di Amerika Serikat hari Seni yang lalu (13/11/2023). Media nasional menyoroti obrolan Jokowi dengan Biden terkait situasi di Gaza sebagai bentuk tekanan Indonesia kepada Amerika Serikat, meski Biden sama sekali tidak tampak tertekan.
Tentu saja Indonesia tidak bisa mengintervensi kebijakan politik luar negeri AS, tapi pertanyaannya, apakah benar Indonesia dalam posisi untuk bahkan sekedar menekan sebagaimana diberitakan?
Ada enam poin penting yang sebetulnya lebih tampak sebagai permintaan pemerintah Indonesia kepada AS yang dihasilkan dalam kunjungan tersebut, di samping tawaran perpanjangan kontrak ijin tambang selama 20 tahun bagi Freeport yang akan habis pada tahun 2041 nanti.
Merujuk pada publikasi press-briefing Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang dirilis pada Selasa (14/11/2021), keenam poin penting yang dihasilkan dari kunjungan Jokowi tersebut, yaitu:
Pertama, peningkatan status hubungan bilateral Indonesia dan Amerika Serikat dari strategic partnership menjadi Comprehensive Strategic Partnership (CSP).
Ke-dua, kesepakatan penguatan kerja sama mineral kritis yang akan dirumuskan dalam bentuk rencana kerja (work plan) menuju pembentukan Critical Mineral Agreement (CMA).
Ke-tiga, kesepakatan atas percepatan implementasi Just Energy Transition Partnership atau JETP.
Ke-empat, Amerika Serikat sepakat untuk memilih Indonesia sebagai salah satu mitra International Technology Security and Innovation Fund sebagai jalan bagi penguatan rantai pasok semi konduktor.
Ke-lima, perpanjangan Generalized System of Preferences (GSP) bagi Indonesia untuk meningkatkan perdagangan di antara kedua negara.
Ke-enam, komitmen Amerika Serikat untuk mendukung aplikasi Indonesia untuk menjadi anggota OECD (the Organization for Economic Cooperation and Development).
