Basa-Basi Gaza di Kunjungan Jokowi ke Amerika

Presiden Jokowi baru saja menyelesaikan kunjungannya di Amerika Serikat hari Seni yang lalu (13/11/2023). Media nasional menyoroti obrolan Jokowi dengan Biden terkait situasi di Gaza sebagai bentuk tekanan Indonesia kepada Amerika Serikat, meski Biden sama sekali tidak tampak tertekan.

Tentu saja Indonesia tidak bisa mengintervensi kebijakan politik luar negeri AS, tapi pertanyaannya, apakah benar Indonesia dalam posisi untuk bahkan sekedar menekan sebagaimana diberitakan?

Ada enam poin penting yang sebetulnya lebih tampak sebagai permintaan pemerintah Indonesia kepada AS yang dihasilkan dalam kunjungan tersebut, di samping tawaran perpanjangan kontrak ijin tambang selama 20 tahun bagi Freeport yang akan habis pada tahun 2041 nanti.

Merujuk pada publikasi press-briefing Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang dirilis pada Selasa (14/11/2021), keenam poin penting yang dihasilkan dari kunjungan Jokowi tersebut, yaitu:

Pertama, peningkatan status hubungan bilateral Indonesia dan Amerika Serikat dari strategic partnership menjadi Comprehensive Strategic Partnership (CSP).

Ke-dua, kesepakatan penguatan kerja sama mineral kritis yang akan dirumuskan dalam bentuk rencana kerja (work plan) menuju pembentukan Critical Mineral Agreement (CMA).

Ke-tiga, kesepakatan atas percepatan implementasi Just Energy Transition Partnership atau JETP.

Ke-empat, Amerika Serikat sepakat untuk memilih Indonesia sebagai salah satu mitra International Technology Security and Innovation Fund sebagai jalan bagi penguatan rantai pasok semi konduktor.

Ke-lima, perpanjangan Generalized System of Preferences (GSP) bagi Indonesia untuk meningkatkan perdagangan di antara kedua negara.

Ke-enam, komitmen Amerika Serikat untuk mendukung aplikasi Indonesia untuk menjadi anggota OECD (the Organization for Economic Cooperation and Development).

Jika kita melihat keenam poin tersebut, yang lebih tampak sebagai hadiah Biden atas kunjungan Jokowi ke Amerika Serikat, apakah benar Indonesia dalam posisi dapat menekan negara itu?

Dengan begitu banyak oleh-oleh yang diterima Jokowi dari Amerika Serikat, rasanya terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa obrolan tentang Gaza dalam pertemuan tersebut sebagai sebuah tekanan atau desakan, Bahkan Biden tidak melihatnya cukup serius untuk sekedar ditanggapi.

Padahal, jika melihat poin-poin tersebut, rasanya tidak semuanya benar-benar bisa menjadi hadiah juga bagi masyarakat Indonesia.

Masih ingat peristiwa bentrokan pekerja asing dengan pekerja Indonesia di Morowali Utara awal tahun ini? Tragedi yang terjadi di PT GNI tersebut mengakibatkan seorang buruh perempuan tewas menggenaskan di dalam sebuah crane yang terbakar.

PT GNI merupakan perusahaan smelter asal Tiongkok yang mengolah nikel Indonesia. Nikel menjadi bahan baku baterai EV yang paling banyak digunakan seiring peningkatan produksi kendaraan listrik.

Meskipun penggunaan kendaraan listrik adalah salah satu upaya menekan emisi karbon yang dipercaya menjadi pemicu krisis iklim, namun pengelolaan industri nikel yang serampangan justru juga terbukti menimbulkan dampak tidak hanya bagi lingkungan hidup melainkan juga lingkungan sosial.

Karena itu, kesinambungan kerjasama pasokan baterai EV dari Indonesia ke Amerika Serikat melalui skema Critical Mineral Agreement (CMA) yang merupakan salah satu hasil kunjungan Jokowi ke AS tersebut belum tentu serta merta menjadi anugerah juga bagi masyarakat Indonesia.

Tanpa upaya serius pemerintah untuk membenahi standar keberlanjutan lingkungan dan hak-hak masyarakat lokal dalam pengembangan industri nikel (untuk menyebut salah satunya), maka berbagai "hadiah" skema perdagangan tersebut justeru berpotensi menjadi sumber dan tambahan masalah baru bagi masyarakat.

Sementara itu, obrolan tentang tragedi kemanusiaan di Gaza hanya menjadi basa-basi pemanis yang cukup seksi untuk ditampilkan sebagai judul berita.