Setahun Jokowi-JK, Penegakan Hukum KPK Lumayan, Polri dan Kejaksaan? Harus ada Jurus Baru

Apalagi sekarang ada gelagat para politisi di DPR punya rencana jahat, mau menenggelamkan kekuatan KPK, dengan merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK akan berumur pendek menjadi 12 tahun. KPK menjadi tak bertenaga tidak dapat bebas melakukan penyadapan, harus mendapatkan izin ketua pengadilan negeri. Dan masih banyak lagi rencana DPR untuk menghancurkan KPK.

Sebelum terlambat dan akan meruntuhkan Presiden Jokowi selama sisa waktu menjalankan tugas-tugas pemerintahannya, maka satu-satunya cara adalah dengan mengeluarkan jurus “Ketegasan dan Keberanian” untuk menolak dengan cara apaun juga revisi Undang-Undang KPK.

Begitu kira-kira yang diminta oleh rakyat kepada Presiden Jokowi. Dalam setahun kerja di bidang penegakan hukum jangan kebanyakan berlenggang kangkung. Kurangi rasa bersenang-senang, malah kalau bisa hilangkan jurus “monggo mawon” (silahkan saja), dan gunakan jurus ampuh “ Ketegasan dan Keberanian”. Artinya sudah saatnya Jokowi harus berani dan tegas, agar tidak terlalu di sepelekan oleh bawahannya, baik dari Polri, Kejaksaan, termasuk menteri-menterinya.