Isi kampanye jelas harus memberikan keuntungan timbal balik baik kepada Politisi, ulama maupun manajemen BPJS. Dengan cara ini maka pilitisi praktis tidak mengeluarkan sedikitpun dana, bahkan akan mendapat uang saku. Sedangkan keuntungan BPJS akan mendapat suport semua kebijakan yang akan dikeluarkan terutama dalam investasi ke belbagai lembaga keuangan yang ada.
Motif ekonomi bagi penguasa selanjutnya adalah, kemungkinan besar uang-uang ini akan diolah untuk menyediakan dana terutama bagi unsur pemegang kekuasaan. Para pengelola mumpung lagi diberi kuasa untuk mengelola kapan lagi dapat memanfaatkan uang ratusan trilyun itu kalau tidak sekarang, maka dibuat sekenario, kerja sama MUI , politisi DPR atau partai politik. Bagi Politisi dapat bagian kecipratan dana BPJS untuk membiayai kampanye Pilkada yang sedang dilakoninya.
Isu Haram halal semuanya sengaja diciptakan salah satu alatnya yang dijadikan ujung tombak adalah oknum ulamanya di MUI sedangkan yang mengolah selanjutnya adalah BPJS dan lembaga keuangan yang disetujui pemerintah dan politisi, Kini BPJS benar-benar menjadi dana bancakan hampi menyerupai dana aspirasi yang berasal dari rakyat demikian pula BPJS juga dana yang berasal dari rakyat, bahkan rakyat kecil, pegawai dan buruh.
Motif Politik :
Saat ini ada dua muktamar yang sedang diselenggarakan di negeri ini, semuanya berasal dari dua organisasi masa Islam terbesar yakni NU dan Muhammadiyah. Dalam mukatamar nantinya akan memilih Rais Am dan Ketua Tanfidziyah atau Ketua Umum.
Siapa yang menjadi Rais Am maupun Ketua Umum dua oraganisasi terbesar di Indonesia itu nantinya bukan hanya NU dan Muhammadiyahnya yang berkepentingan akan tetapi yang paling berkepentingan adalah penguasanya atau orang-orang atau politisi yang akan memperebutkan kekuasaannya di periode 2019 nanti.
Oleh sebab itu mereka berlomba adu kuat siapa yang berhasil untuk mendudukan Rais Am dan ketua Tanfidiyah sesuai selera dan kehendak politiknya. Siapa yang paling piawai dapat menempatkan seseorang kandidat agar menjadi Rais Am dan ketua umum di kedua organisasi besar tersebut sesuai dengan kehendak warna politiknya maka dipastikan pada 2019 akan menuai hasil yang positip.
Demikian sebaliknya siapapun yang tidak berhasil menempatkan Rais Am dan Ketua Tanfidz di kedua organisasi tersebut maka kecil kemungkinannya dapat memenangkan kompetisi akbar 2019.
Pemerintah atau siapapun mengetahui bahwa isu paling sensitip di kedua organisasi masa Islam tersebut adalah masalah haram dan halal terkait BPJS yang selama ini sedang ngetren menjadi salah satu program pemerintah yang dianggap unggul.
Oleh sebab itu salah satu kelompok yang berkepentingan untuk melemahkan pemerintah pada awalnya dengan melempar isu BPJS haram sedikit berhasil.
Namun rupanya pemerintah Jokowi berhasil bergerak taktis, yaitu dengan memberikan sedikit isyarat terkait dukungan terhadap ketua Rais Am dan Ketua Umum, siapa Dia......?. Dan ternyata berhasil dengan baik , karena semua kandidat baik di muktamar NU dan Muhamadiyah semuanya menganggap bahwa BPJS yang sedang dikelola oleh pemerintah Jokowi adalah Halal & sahih.
