Beras Plastik Sekenario menjatuhkan
Kini datang lagi gelombang isu terbaru “Beras Plastik” yang datang memukul Jokowi-JK, kaitannya dengan program unggulan pemerintah.Program unggulan ini bertujuan pengentasan kemiskinan melalui usaha swasembada pangan terutama kesiapan pemerintah dalam stok beras.
Sehingga jelas datangnya isu tersebut bertujuan untuk menghancurkan program pemerintah dalam ketahanan pangan. Datangnya pasti dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk kejatuhan pemerintah, penyebabnya bisa bermacam-macam , bisa karena perebutan kekuasaan politik, atau faktor lainnya, misalnya dendam, dsb.
Jadi siapa saja pihak-pihak berkepentingan untukkejatuhan Jokowi?
Antara lain pertama, datang dari para mafia beras dan koruptor, bisa juga datang dari segala bentuk mafia ekonomi yang berasal dari bangsa kita sendiri maupun berasal dari Asing, yang bertujuan untuk menghancurkan perekonomian Indonesia. Selanjutnya, akan memudahkan para mafia beras dan para koruptor memegang kendali ekonomi Indonesia untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.
Kemungkinan kedua, isu beras plastik kemungkinannya sengaja dihembuskan oleh para politikus yang berseberangan dengan Jokowi, misalnya dari KMP. Walaupun kemungkinannya sangat kecil, akan tetapi dari pihak Jokowi-JK harus tetap mewaspadai. Oleh sebab itu penyelidikan harus terus dilakukan oleh Polri.
Kemungkinan ketiga, bisa saja isu beras plastik datang dari orang-orang yang selama ini merasa dendam turunan dengan Jokowi misalnya dari Internal PDIP seperti Effendi Simbolon dan konco-konconya. Kebanyakan mereka karena tidak kebagian kursi kekuasaan di pemerintahan, sehingga timbul rasa dendam yang berkepanjangan. manusia jika sudah terkena penyakit dendam seperti halnya kader PDIP tersebut, jalan pikirannya selalu kusut, tidak lain hanya terisisi kebencian.
Langkah-langkah antisipasi untuk menghindari terjadinya beras plastik, yaitu
Pertama: dilakukan pemeriksaan rutin bisa dengan cara acak, terhadap distribusi beras baik dari gudang petani, maupun yang berasal dari gudang para pedagang beras. Koordinasi antara Bulog dengan Polri dalam pengawasan distribusi beras ke masyarakat, lebih intensif, dan jangan lupa menggiatkan pengawasan oleh petugas pemerintah daerah masing-masing dengan petugas pasar-pasar tradional dan modern diseluruh indonesia.
Berikutnya adalah: stabilitas beras bulog harus dijamin normal minimal dalam setiap enam bulan kedepan. Pemerintah harus tetap konsisten membangun jaringan irigasi baru dan perbaikan yang mengalami kerusakan, serta pembukaan lahan-lahan pertanian baru agar kedepan program swasembada beras dapat tercapai, bukan sekedar retorika.
Dalam perjalanan tujuh bulan pertama kepemerintahannya, Jokowi-JK dapat mengantisipasi dengan bijak. Berbagai isu dapat diantisipasi sehingga tidak sampai menimbulkan kisruh yang berbuntut terhadap gangguan serius jalannya pemerintahan. Termasuk isu yang terbaru peredaran beras plastik di pasaran, namun segera dapat diredam dengan bijak.
