[caption id="attachment_385317" align="aligncenter" width="650" caption="Ilustrasi. (Dok. HarianTerbit)"][/caption]
Walaupun diganggu dengan sebaran berbagai isu, jalannya pemerintahan Jokowi-JK berjalan seperti biasanya sebagaimana mestinya. Misalnya gangguan kisruh di DPR sama sekali tidak dianggap sebagai gangguan yang serius. Polemik KPK-Polri konflik antar kelembagaan tidak sampai meluas menjadi konflik politik yang berkepanjangan. Sampai saat ini antara eksekutif dan DPR masih bersinergi positip. Semua itu melalui cara penyelesaian yang mengedepankan kearifan gaya kepemimpinan nurani Jokowi.
Penegakan lembaga hukum dan pemberantasan korupsi juga dapat terselesaikan bahkan berhasil mengurai benang kusut dan melepas pejabat di KPK maupun Polri yang terindikasi penuh dengan konflik kepentingan. Walaupun langkah tersebut dinilai belum maksimal, karena pejabat Polri dan KPK sejakjaman SBY dibentuk penuh dengan kepentingan politik.
Permasalahan lainnya yang menjadi sorotan lawan-lawan politik pemerintah adalah kenaikan harga BBM , Gejolak nilai tukar rupiah, Polemik pemilihan Jaksa Agung dan beberapa menteri yang dicap sebagai trio macan istana dan masih banyak lagi kesemuanya itu dapat terurai dengan cara persuasif tanpa menimbulkan gejolak yang berarti.
Jauh-jauh hari Jokowi sudah sangat menyadari, dalam perjalanan kepemerintahannya, akan banyak mengalami ujian dan hujatan. Tanda-tanda dapat dilihat dengan sangat jelas. Sebagai gambaran, hantaman begitu hebatnya kubu KMP dalam pemilu Presiden melakukan fitnah melalui kampanye hitam, sampai kepada lingkungan pribadi dan keluarganya.
Setelah KPU mengumumkan bahwa Jokowi memenangkan pemilu presiden, fitnahan tidak juga mereda malah semakin hebat, usaha untuk tetap mengalahkan presiden terpilih tetap dilakukan melalui MK. Usaha inipun gagal pada akhirnya, namun KMP tidak mengenal menyerah, mereka membangun dan memperkuat lagi bangunan koalisi agar kekuatan di badan legislatif memenangkan secara mayoritas.
Usaha ini berhasil, yaitu ditandai dengan semua kursi ketua dan wakil ketua dalam badan legislatif dikuasai KMP. Akan tetapi sebenarnya secara psikologis politik koalisi merah putih di parlemen sangat lemah, karena dilahirkan bukan atas kesadaran, lebih tepatnya berbau keterpaksaan. Jika kita amati dengan seksama ternyata kekuatan mayoritas di legislatif inipun hanya kuat dari luar akan tetapi sebenarnya sangat keropos dari dalam.
Terbukti didalam perjalannya membangun kekuatan di parlemen, dalam hitungan bulan satu persatu partai Koalisi Merah Putih mengalami penggembosan.
Pertama dengan rasa malu-malu Partai Demokrat menyatakan berada pada garis penyeimbang, artinya bukan dikanan atau dikiri, tidak berada di KIH maupun KMP. Orang bilang tidak laki-laki, tidak pula perempuan, jadinya sama dengan banci.
Kedua perpecahan di tubuh PPP sejak terjadipengkubuan, ketika salah satu kubu dibawah naungan SDA lebih memilih bersama Prabowo Subianto dari sinilah sesungguhnya lahirnya gejolak perpecahan yang luar biasa di tubuh PPP. Melalui Muktamar Surabaya yang secara aklamasi memilih Romahurmuziy sebagai Ketua Umum PPP akan tetapi versi kubu SDA yang digantikan Djan Faridz masih tetap berada pada lingkaran Prabowo Subianto.
Ketiga yang paling fenomenal adalah perpecahan Partai Golkar. Partai politik dalam lingkar KMP yang paling banyak menempatkan kadernya di DPR dan menjadi andalan kekuatan koalisinya ternyata harapan itu pupus karena lahir Munas Ancol Agung Laksono sebagai tandingan munas Bali Abu Rizal Bakrie.
Beras Plastik Sekenario menjatuhkan
Kini datang lagi gelombang isu terbaru “Beras Plastik” yang datang memukul Jokowi-JK, kaitannya dengan program unggulan pemerintah.Program unggulan ini bertujuan pengentasan kemiskinan melalui usaha swasembada pangan terutama kesiapan pemerintah dalam stok beras.
Sehingga jelas datangnya isu tersebut bertujuan untuk menghancurkan program pemerintah dalam ketahanan pangan. Datangnya pasti dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk kejatuhan pemerintah, penyebabnya bisa bermacam-macam , bisa karena perebutan kekuasaan politik, atau faktor lainnya, misalnya dendam, dsb.
Jadi siapa saja pihak-pihak berkepentingan untukkejatuhan Jokowi?
Antara lain pertama, datang dari para mafia beras dan koruptor, bisa juga datang dari segala bentuk mafia ekonomi yang berasal dari bangsa kita sendiri maupun berasal dari Asing, yang bertujuan untuk menghancurkan perekonomian Indonesia. Selanjutnya, akan memudahkan para mafia beras dan para koruptor memegang kendali ekonomi Indonesia untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.
Kemungkinan kedua, isu beras plastik kemungkinannya sengaja dihembuskan oleh para politikus yang berseberangan dengan Jokowi, misalnya dari KMP. Walaupun kemungkinannya sangat kecil, akan tetapi dari pihak Jokowi-JK harus tetap mewaspadai. Oleh sebab itu penyelidikan harus terus dilakukan oleh Polri.
Kemungkinan ketiga, bisa saja isu beras plastik datang dari orang-orang yang selama ini merasa dendam turunan dengan Jokowi misalnya dari Internal PDIP seperti Effendi Simbolon dan konco-konconya. Kebanyakan mereka karena tidak kebagian kursi kekuasaan di pemerintahan, sehingga timbul rasa dendam yang berkepanjangan. manusia jika sudah terkena penyakit dendam seperti halnya kader PDIP tersebut, jalan pikirannya selalu kusut, tidak lain hanya terisisi kebencian.
Langkah-langkah antisipasi untuk menghindari terjadinya beras plastik, yaitu
Pertama: dilakukan pemeriksaan rutin bisa dengan cara acak, terhadap distribusi beras baik dari gudang petani, maupun yang berasal dari gudang para pedagang beras. Koordinasi antara Bulog dengan Polri dalam pengawasan distribusi beras ke masyarakat, lebih intensif, dan jangan lupa menggiatkan pengawasan oleh petugas pemerintah daerah masing-masing dengan petugas pasar-pasar tradional dan modern diseluruh indonesia.
Berikutnya adalah: stabilitas beras bulog harus dijamin normal minimal dalam setiap enam bulan kedepan. Pemerintah harus tetap konsisten membangun jaringan irigasi baru dan perbaikan yang mengalami kerusakan, serta pembukaan lahan-lahan pertanian baru agar kedepan program swasembada beras dapat tercapai, bukan sekedar retorika.
Dalam perjalanan tujuh bulan pertama kepemerintahannya, Jokowi-JK dapat mengantisipasi dengan bijak. Berbagai isu dapat diantisipasi sehingga tidak sampai menimbulkan kisruh yang berbuntut terhadap gangguan serius jalannya pemerintahan. Termasuk isu yang terbaru peredaran beras plastik di pasaran, namun segera dapat diredam dengan bijak.
Jokowi menyadari isu beras plastik sengaja dibuat dan dihembuskan oleh lawan-lawan politik nya atau oleh para mafia ekonomi, bahkan Jokowi memperkirakan, tidak menutup kemungkinan yang melakukan adalah orang dalam partai pengusungnya.
Namun sekali lagi tidak ada gerakan khusus dari pemerintah untuk mengantisipasi gejolak publik akibat isu beras plastik. Namun pada akhirnya masyarakat dapat melihat jelas, masyarakat tidak mudah terprofokasi hembusan politik murahan yang sengaja di buat oleh lawan-lawan Jokowi.
