Dalam banyak kasus, alih-alih sistem yang diyakini mampu menampilkan wajah homogen warga dunia sebagai entitas tunggal pada kenyataannya justru menunjukkan pola kebalikannya, meskipun banyak ekonom meyakini sistem neo-liberal sebagai satu-satunya jalan menuju kemakmuran.
Yang lebih mengejutkan lagi bahwa krisis ini lebih parah menjangkiti negara berkembang atau dunia ketiga yang menerima begitu saja promosi neo-liberal daripada negara adidaya asal sistem ini seperti Eropa Barat dan Asia Timur.
Kapitalisme laiknya sebuah pendulum, sistem ini sebagai bola yang bergerak ke kanan-kiri dengan menyisakan krisis. Di satu sebagai kemiskinan dan sisi lainnya sebagai krisis ekologi. Pendeknya, seluruh gerakan dari pendulum ini hanya sebuah krisis.
Lalu, yang manjadi pertanyaan untuk saat ini adalah apa sebab sistem ekonomi kapitalisme neo-liberal membawa krisis multidimensi terlebih di negara berkembang seperti Indonesia?
Pangkalnya adalah paradigma yang saling berkelindan antara mode produksi kapitalis dan dukungan sistem ekonomi politik suatu negara. Dalam faktor mikro setidaknya mode produksi kapitalis memiliki lima ciri seperti yang dikemukakan oleh Ernest Mandel.
Pertama, ditingkat produksi, corak kapitalis adalah produksi komoditas, untuk meraih keuntungan yang sebesar besarnya. Kedua, produsksi dilandasi kepemilikan pribadi. Ketiga, produksi dioperasinalkan dalam rangka meraih mengusai pasar yang berada dibawah kendali persaingan dan monopoli.Â
Keempat para kapitalis berupaya meraup keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara mengupah buruh serendah-rendahnya. Kelima, Tujuan terakhir dari porduksi adalah akumulasi kapital.
Kemudian dalam faktor kebijakan negara mengacu pada paradigma teori yang di kemukakan oleh Adam Smith dan W.W Rostow tentang perkembangan dunia yang kapitalistik dan modern sebagai muara pembangunan global pasca perang dingin antara Amerika dan Rusia.Â
Kedua pakar inilah yang mewarnai dinamika pembangunan global saat ini, melalui institusi negara, yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, liberalisasi aset, reduksi intervensi negara (diserahkan kepada pasar), dan  proletarisasi sebagai variabel menuju masyarakat modern.
Negara, dalam konteks ini, dilucuti peran otonominya sebagai regulator sekaligus investor penentu arah pembangunan. Sebagai bentuk kongkritnya negara di paksa mengarus pada kebijakan badan moneter dunia seperti IMF dan World Bank ketika menginginkan pinjaman moneter untuk pembangunan negaranya.Â
Dalam hal ini lembaga tersebut menginginkan negara membuat-restrukturasi regulasi yang berpihak pada pasar global seperti yang telah disebutkan diatas. Alih-alih membangun dengan kesadaran pemerataan dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan lingkungan.
