Ngotot Impor Saat Stok Beras Aman, demi Siapa?

Harga beras masih terus menanjak menggelisahkan hati kaum ibu.  Meski mahalnya bahan pangan pokok ini telah berlangsung berbulan-bulan,  belum ada tanda-tanda menurun. Melansir dari laman CNBC Indonesia, (13-10-2023), harga beras pada Jumat (13-10-2023) masih naik hingga melampaui harga eceran tertinggi , bahkan mencetak rekor baru. Panel Harga Pangan pada Jumat (13-10-2023) pukul 11.57 WIB mencatat,  harga beras premium melonjak menjadi Rp15.040 per kg, sedangkan harga beras medium naik menjadi Rp13.240 per kg. 

Guna menstabilkan harga beras ini pemerintah bakal melakukan langkah impor.  Bulog telah siap menerima tambahan kuota penugasan impor beras sebanyak 1,5 juta ton dari pemerintah, sebagaimana dikatakan Sekretaris Perum Bulog, Awaludin Iqbal. Langkah impor ini ditujukan untuk memperkuat cadangan beras pemerintah (CBP) sehingga harga beras menjadi stabil (Tirto,  11/10/2023).

Berkait impor beras, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyatakan Cina siap "membantu" Indonesia memenuhi kebutuhan beras pada masa paceklik El Nino. Negeri Tiongkok ini  berkomitmen untuk mengirimkan sejuta ton beras ke Indonesia. Tawaran itu sudah disampaikan Presiden Cina, Xi Jinping ke Jokowi. (CNN Indonesia, 12/10/2023).

Beras Aman, Mengapa Impor?

Presiden Jokowi memastikan stok beras nasional dalam posisi aman.  Dasarnya adalah dasar sedang berlangsung panen raya di sejumlah daerah. Menurutnya, tambahan pasokan dari hasil panen akan memperkuat cadangan beras nasional, selain melalui impor. (Republika, 13/10/2023).

Senada hal itu, sekretaris Perum Bulog, Awaludin Iqbal juga  menghimbau agar  masyarakat tidak khawatir soal beras. Hal itu karena pemerintah melalui Bulog menjamin kebutuhan beras tersedia di masyarakat dengan harga terjangkau, meski di pasaran ada sedikit kenaikan harga. Pernyataan pemerintah ini nampak tidak konsisten. Bila stok beras dinyatakan dalam posisi aman, mengapa harga beras terus naik?

Merujuk pada teori harga,  bila jumlah permintaan tetap, kenaikan harga akan terjadi  saat jumlah penawaran turun. Artinya, saat realitas harga beras terus naik, mestinya jumlah penawaran  juga terus menurun. Dengan kata lain, sedang ada masalah di aspek penawaran.

Di sisi lain, jika dinyatakan persediaan beras aman, jelas tidak perlu impor. Stok aman berarti  beras yang tersedia telah mencukupi  kebutuhan dalam negeri. Jika impor tetap ada di  saat diklaim bahwa stok  beras aman,  ada dua kemungkinan logis. Pertama, stok sebenarnya  belum aman (namun ada narasi aman) sehingga masih perlu impor. Kedua, stok memang benar aman, tetapi impor tetap dilakukan.

Kemungkinan mana yang benar, bisa dilihat kecocokannya dengan realitas.  Jika kita telusuri pernyataan pemerintah selama ini,  kerap tidak konsisten. Mari kita lihat reakitasnya. Laman resmi Bulog per 18 Agustus 2023 diberitakan, "Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso  memastikan tidak akan ada impor tambahan beras. Dia meyakini hingga hari ini kebutuhan beras masih aman sehingga Bulog tetap akan utamakan produk dalam negeri, dan memprediksi panen akan mencukupi."

Presiden menganggap masih perlu impor dari sejumlah negara. "Kalau stok kita sudah banyak, tetapi kita tetap melihat di mana bisa kita beli (beras). Tidak hanya untuk sekarang, tetapi juga untuk  tahun depan," demikian pernyataannya. Saat statemen tersebut dikonfirmasi ke Kepala Perum Bulog,  Budi Wasesi, menegaskan, "Sudah selesai. Kita tidak impor lagi."(Republika, 11/09/2023)

Minim Koordinasi

Pernyataan para pejabat publik yang berbeda-beda dalam satu perkara di waktu yang bersamanan ini menunjukkan kurangnya koordinasi antarlembaga pemerintah. Namun, jika kita berpegang pada pernyataan presiden, tampak bahwa tambahan impor dilakukan bukan karena stok kurang, melainkan untuk menurunkan harga beras.

Dikutip dari laman Sekretariat Kabinet (13-10-2023), Jokowi mengatakan, "Cadangan di Bulog 1,7 (juta ton) dan akan datang lagi kira-kira 500, 600 ribu ton. Artinya cadangan pangan kita kondisinya aman, tapi memang kita tetap butuh beras ini juga untuk masuk ke pasar agar harga bisa turun sedikit demi sedikit."

Rencana  impor beras ini mendapatkan penentangan dari para ahli. Guru Besar IPB yang juga Ketua Umum Asosiasi Benih dan Teknologi Tani Indonesia, Dwi Andreas memandang keputusan pemerintah untuk impor beras pada akhir tahun 2023 tidak diperlukan. Produksi beras 2023 turun sebesar 3,5% atau 1 juta ton. Kekurangan ini akan dicukupi oleh impor di awal tahun srbesar 1,7 juta ton, logikanya impor tidak diperlukan. 

Masih menurut Dwi, jika impor beras tetap dilakukan, akan berdampak buruk bagi petani. Pasalnya petani  saat ini baru menikmati harga jual beras yang baik. Jika pakar di bidang pangan ini berpendapat demikian, lantas apa alasan pemerintah masih ngotot impor beras lagi?

Jaminan Pangan

Naiknya harga beras sangat berefek pada kehidupan masyarakat. Hal itu karena 98,5% orang Indonesia makanan pokoknya adalah beras. Oleh karenanya, ketika ada kenaikan harga beras, efek buruk menimpa rakyat.

Pemerintah sebagai lembaga pengurus urusan rakyat wajib mewujudkan jaminan ketersediaan beras dengan stok yang mencukupi dan harga yang terjangkau.  Harus digindarkan kondisi  dimana stok cukup, tetapi ditimbun oleh pengusaha nakal dan harganya mahal. 

Sayangnya, jaminan ketersediaan pangan itu tidak diwujudkan oleh penguasa hari ini. Hal ini tidak lepas dari sistem kapitalisme yang dianut Indonesia sehingga negara berlepas tangan dengan menyerahkan urusan pemenuhan hajat rakyat pada mekanisme pasar, yang artinya pada swasta sebagai pemain di pasar.

Dalam sistem Kapitalis  negara hanya berperan sebagai regulator,  dalam hal ini membuka dan menutup portal impor. Apalagi keputusan impor itu  bukan untuk kepentingan rakyat ataupun petani, tetapi para pengusaha yang mengeruk untung dari impor. Inilah yang terjadi ketika ekonomi dibangun dengan standar kapitalisme.

Islam Menjamin Kedaulatan Pangan

Dalam pandangan Islam, negara berkewajiban menjamin pemenuhan terhadap kebutuhan pokok orang per orang, termasuk pangan. Negara harus memastikan  semua orang bisa makan drngan mutu yang baik dan tidak ada orang yang kelaparan.

Negara Islam atau  Khilafah akan melakukan hal-hal berikut untuk mewujudkan jaminan pangan bagi warganya.

1. Mewujudkan swasembada  untuk komoditas pangan yang termasuk kebutuhan pokok seperti beras.

2. Membangun dan meningkatkan produksi dalam negeri dengan strategi intensifikasi, ekstensifikasi, penerapan teknologi mutakhir, edukasi petani, pemberian subsidi dan bantuan alat produksi, dll. Dengan langkah ini  bisa terwujud kedaulatan pangan.

3. Membangun jaringan distribusi yang baik dan adil untuk melnghilangkan hambatan distribusi dari produsen hingga sampai ke tangan konsumen.

4. Pengawasan yang ketat agar tak terjadi praktik penimbunan serta   memberikan sanksi bagi pelaku penimbunan.

5. Mengedukasi masyarakat dan membentuk kebiasaan untuk melakukan diversifikasi pangan sehingga tidak tergantung pada satu jenis bahan pangan tertentu.

6. Segera membenahi aspek produksi maupun distribusi saat terjadi kenaikan harga beras yang tidak wajar.

7. Memberikan santunan berupa bahan pangan bagi warga yang kekurangan secara rutin sehingga problem nafkah terselesaikan.

Dengan mekanisme tersebut, permasalahan tingginya harga beras akan tersolusi dengan baik tanpa harus impor. Soolusi ini akanq terealisasi jika islam diterapkan secata sistemik.