Sistem Islam mampu menjawab persoalan kelangkaan dan mahalnya migor juga kebutuhan pokok rakyat lainnya,  setidaknya karena dua  hal berikut.Â
Pertama, Islam memosisikan negara sebagai pihak yang mengurusi urusan umat. Bukan hanya memberi subsidi, namun fungsi negara adalah untuk mengatur urusan rakyatnya agar bisa hidup sejahtera dan bahagia dengan menjamin kebutuhan dasarnya. Dalam hal ini, negara wajib memenuhi kebutuhan dasar sekaligus menyediakan lapangan pekerjaan bagi rakyat karena kesejahteraan  diukur  individu per individu.
Kedua, distribusi oleh negara. Migor termasuk ke dalam sembako, yaitu bahan pangan yang sangat dibutuhkan umat. Alhasil, negara harus benar-benar mengurusnya dan tidak menyerahkan kepengurusannya kepada swasta. Pihak swasta boleh saja ikut andil, namun sekadar membantu negara sementara kendali  distribusi sepenuhnya ada pada negara.
Distribusi harta oleh negara ada dua mekanisme, yaitu ekonomi dan nonekonomi. Mekanisme ekonomi dilakukan lewat aktivitas ekonomi yang bersifat produktif. Misalnya, larangan menimbun harta benda walaupun dikeluarkan zakatnya (lihat QS At-Taubah: 34), larangan kegiatan monopoli, serta berbagai penipuan yang dapat mendistorsi pasar.
Adapun mekanisme nonekonomi merupakan aktivitas nonproduktif yang bertujuan menjaga keseimbangan ekonomi di tengah masyarakat. Hal itu dilakukan dengan pemberian harta negara kepada warga yang membutuhkan, berupa zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, hadiah, warisan, dan sebagainya.
Nyata bahwa bila distribusi bahan pokok diserahkan kepada swasta, akan menimbulkan masalah karena harta berupa kebutuhan pokok mengalir kepada yang memiliki uang saja. Oleh karena itu, kendali distribusi harus oleh negara sesuai sistem Islam. Negaralah yang memiliki kekuatan untuk mewujudkannya. Sistem islam memiliki konsep APBN berbasis baitulmal  yang sumber pendapatannya telah ditentukan oleh Allah, dzat pencipta seluruh makhluk. Dengan sistem yang benar dan penguasa yang amanah, keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat dapat terwujud.
