Raih Citra dan Tambal Sulam
Pada hakekatnya kebijakan migor bersubsidi MinyaKita  bukanlah penyelesai bagi masalah kelangkaan minyak.  Sebaliknya, lebih merupakan kebijakan tambal sulam guna meraih citra baik. Dikatakan tambal sulam karena kebijakan ini tidak menyentuh akar persoalan yaitu langka dan mahalnya minyak di masyarakat. Sementara bila distribusi diserahkan pada swasta, aliran barang akan berkutat pada pada individu kaya saja, bahkan mereka bisa mengendalikan harga.
Perusahaan bukanlah pihak yang pertanggungjawa pada distribusi. Bila mereka memainkan peran distribusi, tentulah dengan  perhitungan yang berorientasi kepada keuntungan semata. Jika berpeluang rugi, mereka akan berupaya untuk membalikkan kondisi, seperti sistem bundling yang dilakukan distributor sebagai respons menunggaknya negara dalam membayar rafaksi migor.
Bila disebut pencitraan juga tepat sebab kebijakan ini seperti hanya memoles wajah buruk hal pengurusan  terhadap rakyat. Pasalnya, bila ditujukan menyalurkannya subsidi kepada warga miskin, kenapa yang disubsidi malah distributornya?
Tentunya bukan hanya rakyat yang terzalimi, melainkan pedagang kecil yang tidak memiliki koneksi juga terkena imbasnya. Bukan mustahil pula bika kekurangan Rp338 miliar itu akhrnya dibebankan kepada mereka.
Akibat Sistem Kapitalisme
Dalam pandangan sistem kapitalisme subsidi langsung kepada individu dianggap tidak produktif dan dapat memanjakan individu tersebut. Karenanya pemerintah menggindari kebijakan subsidi langsung. Sementara itu, subsidi kepada perusahaan dianggap akan menggerakkan perekonomian. Padahal pandangan ini hanyalah asumsi mengingat tidak semua individu mampu bekerja dan mengakses itu semua.
Dalam sistem ekonomi kapitalisme, distribusi barang  diserahkan pada mekanisme pasar. Sementara, negara mengambil peran sebagai regulator, pengatur tempat bertemunya rakyat dengan pedagang. Jika sudah begini, aliran distribusi barang sangat mungkin terhenti kepada golongan tertentu.
Pangkal tidak terselesaikannya persoalan umat sebenarnya merupakan akibat dari ketiadaan peran negara dalam mengatur distribusi harta. Semestinya, negara dengan kekuatannya akan mampu mendistribusikan harta kepada seluruh umat. Sayangnya, kekuatan itu hilang dalam sistem kapitalisme batil buatan manusia diterapkan, sehingga kebijakan yang ada hanya bersandar kepada lemahnya akal manusia.
Melalui liberalisasi kepemilikan sumber daya alam, kas negara pun turut hilang. Sementara Individu penguasanya kerap beraksi memancing di air yang keruh. Kasus korupsi bansos, korupsi migor menjadi bukti akan hal ini.
Distribusi  Kekayaan  Dalam Sistem Islam
Paradigma kapitalisme telah memandulkan peran negara dalam mengurusi umat. Oleh karena itu, mengubah paradigma kapitalisme menjadi paradigma Islam menjadi hal yang urgen dan mendesak untuk diperjuangkan.
