Mohon tunggu...
Ilham Rizqi
Ilham Rizqi Mohon Tunggu... Lainnya - Mendengar, menulis, bermimpi

S1 Manajemen dan kebijakan Publik UGM

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Rapor Merah Manajemen Krisis Pemerintah Pusat Tangani Covid-19

20 Mei 2020   22:16 Diperbarui: 20 Mei 2020   22:24 136
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Pemerintahan. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Survei Roda Tiga Konsultan (RTK) sendiri berlangsung antara tanggal 7 sampai 17 Mei 2020. Responden untuk survei diambil dengan cara stratified random sampling. Jumlah total responden sebanyak 1.200 orang dengan margin of error 2,89 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen (CNN Indonesia, 19/05/2020).

Tak sampai pada buruknya koordinasi dan komunikasi, rapor merah manajemen krisis pemerintah juga diberikan untuk strategi mereka menetapkan kebijakan pencegahan corona. 

Dari awal pemerintah terlihat tidak serius dengan wabah ini. Dan terkesan menyepelekan dengan dalih Indonesia bisa aman dari ancaman wabah.

Saat salah satu pejabat pusat dinyatakan positif pemerintah baru mulai terlihat serius. Namun, tindakan mereka juga masih belum bisa tegas mengeluarkan kebijakan untuk pencegahan ini. Tak ada kebijakan strategis satupun yang dikeluarkan langsung oleh pemerintah pusat. Mereka memang melakukan tindakan, tapi lambat dan tidak tegas.

Berbagai opsi kebijakan yang sukses dilakukan negara lain tak mau dicontoh dan diterapkan disini. Padahal kalangan akademisi dan praktisi telah menyarankan pemerintah untuk belajar dari negara lain soal penanganan wabah ini. Namun, tidak ada satupun yang diterapkan dan diimplementasikan oleh pemerintah pusat.

Salah satunya, opsi kebijakan lockdown yang dinilai sukses menangani penyebaran di beberapa negara ditolak pemerintah pusat. Pemerintah berdalih kebijakan lockdown akan berdampak besar pada sisi ekonomi. 

Sikap pemerintah ini tentu memunculkan pertanyaan ganjil, apakah kesehatan masyarakat bagi pemerintah tidak penting? Justeru pemerintah lebih memilih pertimbangan dari sisi ekonomi ketimbang kesehatan masyarakat dalam menentukan kebijakan kesehatan.

Manajemen krisis yang dilakukan pemerintah pusat selama ini baru sampai pada tahap melakukan aksi setelah adanya kejadian. Langkah seperti itu menunjukkan kesan bahwa pemerintah pusat belum memiliki program manajemen krisis jangka panjang. 

Padahal idealnya, pemerintah pusat sebagai institusi/organisasi yang mengelola negara harus bisa mengidentifikasi masalah-masalah yang mungkin menjadi penyebab krisis bagi organisasinya dan harus bisa mengambil strategi yang paling tepat untuk mencegah suatu krisis menimbulkan sdampak yang begitu besar (Hariyanti, 2009). 

Pemerintah pusat juga harus memiliki suatu model manajemen yang baik dalam melakukan pengelolaan dan penanganan krisis. Dengan manajemen yang baik keadaan krisis tentu akan mudah untuk ditangani.

Rasanya jika melihat apa yang terjadi tak salah bila kemudian masyarakat memberikan rapor merah kepada pemerintah pusat dalam melakukan manajemen krisis di tengah pandemik ini. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun