Dalam pandangan Gadamer, setiap penafsir memiliki apa yang disebut historical horizon atau horizon historis, yang merujuk pada kumpulan pengalaman, pengetahuan, dan prasangka yang dimiliki individu. Horizon ini membentuk cara seseorang melihat dan memahami dunia. Ketika seseorang mencoba memahami teks atau situasi tertentu, mereka tidak bisa sepenuhnya melepaskan diri dari horizon ini. Namun, Gadamer tidak menganggap prasangka sebagai penghalang pemahaman, melainkan sebagai bagian integral dari proses pemahaman itu sendiri. Prasangka adalah titik awal yang membantu penafsir terlibat dengan objek yang ditafsirkan.
Proses pemahaman menurut Gadamer bukanlah sesuatu yang statis, tetapi dinamis dan berlangsung melalui dialog antara horizon penafsir dan horizon teks atau objek yang sedang ditafsirkan. Dialog ini menciptakan kemungkinan terjadinya fusion of horizons, yaitu ketika horizon penafsir dan objek saling berinteraksi dan menciptakan pemahaman baru yang lebih mendalam. Fusi horizon bukan berarti penghapusan prasangka atau horizon historis penafsir, melainkan penyatuan perspektif yang berbeda untuk mencapai pemahaman yang lebih utuh. Dengan cara ini, proses pemahaman menjadi lebih kaya dan komprehensif.
Dengan pendekatan hermeneutika Gadamer, kita dapat melihat bahwa proses pemahaman tidak pernah bersifat linier atau sepenuhnya objektif. Sebaliknya, pemahaman selalu melibatkan unsur dialogis dan dinamis, di mana penafsir dan objek yang ditafsirkan saling memengaruhi satu sama lain. Dalam konteks sosial yang kompleks, seperti pemeriksaan pajak, hermeneutika membantu kita memahami bahwa proses interpretasi melibatkan lebih dari sekadar penerapan aturan secara mekanis, tetapi juga mencakup dinamika interaksi antar manusia yang dipengaruhi oleh pengalaman, prasangka, dan horizon historis mereka masing-masing.
Implementasi Hermeneutika Gadamer dalam Konteks Pemeriksaan Pajak
Gadamer menekankan bahwa pemahaman bukanlah sesuatu yang statis dan sepihak, melainkan sebuah dialog yang berlangsung antara penafsir dan objek yang ditafsirkan. Dalam konteks pemeriksaan pajak, pemeriksa dan wajib pajak berinteraksi melalui pemberian keterangan, penyerahan dokumen-dokumen, laporan, dan pernyataan tertulis. Seluruh proses pemeriksaan dapat dianggap sebagai bentuk dialog di mana pemeriksa berusaha memahami Surat Pemberitahuan Terutang (SPT) yang dilaporkan oleh wajib pajak.
Pemahaman pemeriksa tentang transaksi keuangan tidak bisa lepas dari horizon historis (pengalaman, pengetahuan, dan prasangka) yang dimiliki oleh pemeriksa itu sendiri. Mereka memiliki "prejudice" atau anggapan awal terhadap laporan yang diperiksa, misalnya kecurigaan bahwa ada ketidaksesuaian, kesalahan yang disengaja, atau kecurangan dalam penghitungan pajak. Namun dialog yang terbuka antara pemeriksa dan Wajib Pajak menjadi sangat penting untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang situasi perpajakan yang dihadapi (Caprirolo, 2014).
Seringkali, pemeriksaan pajak menghasilkan sengketa di mana wajib pajak merasa bahwa otoritas pajak telah salah memahami atau menerapkan peraturan perpajakan. Dalam situasi ini, proses penyelesaian sengketa dapat dilihat sebagai sebuah usaha untuk menciptakan fusion of horizons, di mana perspektif otoritas pajak dan wajib pajak harus digabungkan atau setidaknya dipertemukan untuk mencapai penyelesaian yang adil. Proses ini sering melibatkan proses keberatan, banding, dan peninjauan kembali, yang semuanya dapat dilihat sebagai bentuk dialog hermeneutik di mana kedua belah pihak berusaha mencapai kesepahaman bersama tentang situasi perpajakan yang sedang dihadapi.
Hermeneutika dan Penafsiran Hukum Pajak
Hukum pajak seringkali tidak hitam putih; ada area abu-abu yang memerlukan penafsiran yang hati-hati oleh pemeriksa maupun wajib pajak. Dalam konteks ini, pendekatan hermeneutik Gadamer bisa sangat relevan. Misalnya, bagaimana suatu ketentuan pajak ditafsirkan tidak selalu objektif dan dapat berubah tergantung pada konteks atau cara pandang pemeriksa. Proses interpretasi ini bisa dipengaruhi oleh horizon historis dari pemeriksa dan wajib pajak, serta dialog yang terbentuk di antara mereka selama proses pemeriksaan. Misalnya, pemeriksa mungkin memiliki pemahaman yang berbeda tentang bagaimana suatu peraturan perpajakan diterapkan pada kasus tertentu, dan pemahaman ini mungkin berubah ketika mereka terlibat dalam dialog dengan wajib pajak yang memberi pandangan berbeda. Wajib Pajak juga dapat mengajukan proses Quality Assurance jika merasa pemeriksa tidak tepat dalam menggunakan ataupun menafsirkan suatu aturan perpajakan.
Kesimpulan
Hans-Georg Gadamer memberikan kerangka filosofis untuk memahami proses pemahaman manusia sebagai sesuatu yang dialogis, dinamis, dan dipengaruhi oleh prasangka. Konsep-konsep dialogis ini ini dapat diterapkan dalam konteks proses pemeriksaan pajak. Proses pemeriksaan pajak, dengan segala kompleksitasnya, bukanlah semata-mata urusan teknis tentang angka dan dokumen, melainkan juga melibatkan interaksi antara manusia dan penafsiran atas data dan aturan hukum. Pemahaman pemeriksa tentang laporan pajak, serta cara wajib pajak menanggapi pemeriksaan, semuanya merupakan bagian dari sebuah dialog yang dipengaruhi oleh prasangka, pengalaman, dan horizon historis masing-masing pihak.
Dengan menerapkan pendekatan hermeneutik Gadamer, kita bisa melihat bahwa proses pemeriksaan pajak lebih dari sekadar pemeriksaan mekanis; ini adalah bentuk komunikasi yang melibatkan interaksi antara otoritas dan wajib pajak untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang situasi perpajakan yang kompleks.
Referensi
- Caprirolo, M. (2014). Hermeneutics in Tax Disputes: Understanding the Role of the Taxpayer and the Tax Authority. International Journal of Law and Jurisprudence, 12(3), 289-305.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.03/2013. Pemeriksaan Pajak. Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.03/2015. Penyempurnaan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemeriksaan. Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
