Mohon tunggu...
Ilham Akbar Junaidi Putra
Ilham Akbar Junaidi Putra Mohon Tunggu... Apoteker - Pharmacist

✍️ Penulis Lepas di Kompasiana 📚 Mengulas topik terkini dan menarik 💡 Menginspirasi dengan sudut pandang baru dan analisis mendalam 🌍 Mengangkat isu-isu lokal dengan perspektif global 🎯 Berkomitmen untuk memberikan konten yang bermanfaat dan reflektif 📩 Terbuka untuk diskusi dan kolaborasi

Selanjutnya

Tutup

Pendidikan Pilihan

Kurikulum Merdeka: Inovasi Hebat atau Beban Baru bagi Pendidikan Indonesia?

24 Oktober 2024   15:30 Diperbarui: 24 Oktober 2024   15:31 205
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik


Apakah Kurikulum Merdeka Menambah Ketimpangan Sosial?

Dengan segala fleksibilitas yang ditawarkan, Kurikulum Merdeka berisiko memperlebar kesenjangan sosial. Siswa dari keluarga yang lebih mampu mungkin bisa memanfaatkan kebebasan ini dengan baik karena dukungan penuh dari orang tua dan akses terhadap fasilitas. Sementara itu, siswa dari latar belakang ekonomi yang kurang beruntung mungkin tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk mengikuti ritme kurikulum ini.

Sebuah studi dari International Journal of Educational Development (2021) menunjukkan bahwa kurikulum berbasis kemandirian sering kali memperlebar ketimpangan di masyarakat yang memiliki kesenjangan sosial yang tinggi.

Apakah Dipecahnya Kementerian Pendidikan Bisa Menjadi Solusi?

Pemecahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi dua entitas---Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Riset dan Teknologi---dianggap sebagai langkah strategis untuk meningkatkan fokus pada masing-masing sektor. Dengan pemisahan ini, diharapkan pendidikan, riset, dan teknologi dapat berkembang secara optimal. Di negara-negara maju, pemisahan seperti ini telah terbukti mampu meningkatkan efisiensi dan fokus pada masalah spesifik di masing-masing sektor.

Pemecahan kementerian memungkinkan perhatian yang lebih besar terhadap pengembangan teknologi dan riset, yang sangat penting dalam dunia pendidikan modern. Ini juga memungkinkan kementerian pendidikan untuk lebih fokus pada peningkatan kualitas pengajaran dan infrastruktur di sekolah.

Apa yang Perlu Diperbaiki dalam Penerapan Kurikulum Merdeka?

Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penerapan Kurikulum Merdeka. Uji coba yang lebih mendalam, terutama di daerah-daerah terpencil, sangat diperlukan sebelum kurikulum ini diimplementasikan secara nasional. Pelatihan intensif bagi guru, dukungan infrastruktur, serta perhatian terhadap kesenjangan teknologi juga harus menjadi prioritas utama.

Kurikulum Merdeka, meskipun menawarkan konsep inovatif, menghadapi tantangan besar dalam penerapannya. Infrastruktur yang tidak merata, kesiapan guru yang belum optimal, serta kesenjangan sosial menjadi penghalang bagi kurikulum ini untuk mencapai tujuan utamanya. Inovasi dalam pendidikan harus didukung oleh kesiapan di semua lini, agar setiap siswa bisa mendapatkan manfaat yang sama.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Pendidikan Selengkapnya
Lihat Pendidikan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun