Namun, yang mengejutkan, tidak ada satu pun dari calon tersebut yang terpilih sebagai gubernur. Sebagai gantinya, Tjilik Riwut, seorang tokoh yang memiliki karisma dan rekam jejak perjuangan sebagai gerilyawan Republik di pedalaman Borneo, menjadi calon terdepan. Ia berhasil mengajukan usul pembentukan provinsi baru, Kalimantan Selatan, dan akhirnya terpilih sebagai gubernur Dayak pertama untuk Kalimantan Tengah (1957-1967).
Pembangunan ibu kota di Pahandut, meskipun awalnya kontroversial, menjadi langkah strategis dalam menghubungkan pusat budaya dan intelektual Dayak dengan pemerintahan provinsi. Meskipun banyak yang tidak setuju, keputusan ini menguntungkan bagi semua pihak, membawa manfaat ekonomi dan pembangunan bagi masyarakat. Sehingga mencatat bahwa Tjilik Riwut memegang jabatan gubernur hingga tahun 1967, ketika kemudian orang luar mengambil alih. Pergeseran ini mencerminkan perubahan politik pada masa itu, terutama saat Orde Baru mencapai puncak kekuasaannya. Satu tokoh menarik yang disorot adalah Simbar, yang awalnya memiliki peran penting dalam politik lokal. Namun, kisahnya berakhir tragis setelah mencoba terlibat dalam dunia bisnis dan kemudian terlibat dalam tindakan kontroversial. Artikel ini memberikan wawasan mendalam tentang dinamika politik dan perubahan kepemimpinan di Kalimantan Tengah pada periode tersebut.
Dengan fokus pada pemilihan gubernur dan peristiwa seputar pembentukan provinsi, artikel ini menjadi sumber berharga untuk memahami perjalanan politik dan perubahan sosial di wilayah tersebut pada masa lalu.
Renungan
Buku ini menghadirkan refleksi mendalam terkait pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah, sebuah episode dalam sejarah Indonesia yang, meskipun tidak terlalu mencolok, menggambarkan dinamika politik yang memiliki relevansi penting. Pembentukan provinsi ini menjadi suatu konteks yang menarik karena menunjukkan perubahan dalam struktur pemerintahan dan pemekaran wilayah yang mengikuti garis etnis.
Penulis menyoroti bahwa setelah jatuhnya Orde Baru pada tahun 1998, Jakarta secara agresif membentuk distrik dan provinsi baru, sering kali dengan dasar garis etnis. Dinamika politik lokal yang dipenuhi dengan nuansa etnis menjadi fenomena yang kerap kali di salah pahami. Berbeda dengan gerakan pemberontakan, pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah lebih terkait dengan gerakan loyalis di kalangan pegawai negeri bawahan.
Penting untuk dicatat bahwa pejuang gerilya "liar" yang terlibat dalam perjuangan untuk membentuk provinsi terpisah bukanlah pemain utama, tetapi lebih sebagai alat bagi kelompok yang memiliki kepentingan yang lebih besar. Pembentukan provinsi ini diinterpretasikan sebagai upaya ekspansi negara birokratis, yang pada saat yang sama melibatkan wilayah terpinggir kepulauan.
Pentingnya identitas etnis dalam politik lokal tergambar dalam keputusan untuk membangun ibu kota di Pahandut. Meskipun awalnya kontroversial, langkah ini strategis untuk menghubungkan pusat budaya dan intelektual Dayak dengan pemerintahan provinsi. Meskipun citra identitas kesukuan digunakan, penulis menggambarkannya sebagai penemuan baru yang lebih terkait dengan penyesuaian daripada otonomi atau keinginan untuk menentukan nasib sendiri.
Presiden Soekarno, tanpa disadari, memberikan restu pada bentuk etnis kenegaraan di tingkat provinsi saat meletakkan batu pertama di Palangkaraya. Ini sejalan dengan peringatannya sendiri untuk menolak "sukuisme dan separatisme." Pemilihan etnisitas pribumi yang loyal untuk membentuk provinsi menjadi elemen dalam politik persekongkolan antara Banjarmasin dan Jakarta.
Sehingga dengan adanya buku ini menyentuh pertanyaan yang menarik terkait dengan perlawanan rakyat setempat terhadap penindasan. Namun, hal ini tidak sepenuhnya terungkap dalam cerita, dan penulis merenungkan apakah perlawanan tersebut akan mengambil bentuk identitas etnis atau mengusung isu-isu seperti keadilan sosial.
Pembahasan tentang pembangunan negara atau state-building berdasarkan desentralisasi memberikan wawasan tentang pengalaman Indonesia. Pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah, meskipun mungkin tidak mencolok, mencerminkan dinamika politik yang mendasari upaya ekspansi negara dan pengaruh birokratis pada tingkat provinsi.
