Dimulai dengan mengenalkan istilah "Dayak" yang pertama kali dirumuskan oleh antropolog Barat, dan menjelaskan perbedaan penduduk non-Muslim pedalaman dengan penduduk pribumi Muslim di pantai. Pada periode ini, Borneo dibagi menjadi tiga negara berdaulat, dan di Indonesia, terdapat empat provinsi.
Penulis kemudian merinci bahwa gerakan etnis Dayak memiliki sejarah politiknya sendiri di seluruh wilayah Borneo, dengan pergerakan yang cenderung berada di dalam perbatasan politik masing-masing provinsi. Artikel kemudian menyoroti sejarah tokoh kunci dalam gerakan Dayak pada masa kolonial akhir, khususnya peran Hausmann Baboe.
Sejarah pembentukan identitas teritorial orang Dayak di wilayah pedalaman Borneo juga dibahas, terutama terkait dengan upaya pembentukan reservasi khusus sebelum Perang Dunia II. Pembicaraan tentang otonomi terbatas dan teritorial orang Dayak di bawah pemerintahan kolonial Belanda juga menjadi fokus, menyoroti perubahan dalam pemikiran administratif terhadap masyarakat Dayak.
Pembahasan kemudian beralih ke periode pasca-Perang Dunia II, dengan penjelasan tentang upaya Belanda untuk membentuk federasi Indonesia di bawah pimpinan mereka. Konferensi-konferensi terpisah diadakan untuk kelompok etnis yang berbeda, dan laporan menyebutkan bahwa konferensi di Malino pada tahun 1946 memiliki representasi Dayak yang pro-Belanda.
Tulisan ini juga menyoroti peran Raden Cyrillus Kersanegara, seorang wakil Dayak, dalam Konferensi Malino. Meskipun konferensi merekomendasikan pembagian Borneo menjadi tiga daerah otonom, pendapat Cyrillus kurang diperhatikan. Selanjutnya, artikel menjelaskan pembentukan Dewan Dayak Besar dan tantangan yang dihadapinya, termasuk kurangnya dukungan rakyat dan ketidakberdayaannya dalam mengatasi serangan dari pihak Republik Indonesia.
Pembahasan terakhir artikel mencakup pukulan diplomatik terhadap Dewan Dayak Besar yang diberikan oleh Hasan Basry. Dengan pembubaran Dewan Dayak Besar dan pengakuan resmi Belanda terhadap kedaulatan federal Indonesia pada akhir tahun 1949, buku ini menggambarkan akhir dari perjuangan dan keberhasilan Republik Indonesia.
Dengan menyajikan fakta-fakta sejarah yang terinci dan melibatkan pembaca dalam peristiwa-peristiwa tersebut, artikel ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang dinamika politik dan perkembangan masyarakat Dayak di Borneo pada periode penting ini.
“Dinamika Kemerdekaan dan Kampanye untuk Provinsi Kalimantan Tengah”
Buku ini mengulas peristiwa sejarah yang mengarah kepada pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah, terfokus pada dinamika kemerdekaan dan kampanye politik di wilayah tersebut pada tahun 1950-an. Pada awalnya, terdapat kesan bahwa revolusi nasional Indonesia yang terpusat cenderung menghapus politik lokal. Meskipun demikian, kelompok minoritas Dayak berhasil membentuk provinsi mereka sendiri pada tahun 1957, mengikuti sejumlah dinamika pembangunan negara yang sedang berlangsung.
Pada awal 1950-an, Jakarta, yang kini merupakan ibu kota Republik Indonesia, menghadapi tantangan dalam menangani pemberontakan Darul Islam setelah Perang Dunia II. Dalam upaya mengatasi krisis kekuasaan dan pemberontakan di beberapa daerah, pemerintah pusat mencoba meluaskan kapasitas negara dengan membentuk persekutuan dengan para perantara kekuasaan di daerah-daerah pinggiran.
Pembubaran unit-unit federal dan subfederal pada tahun 1950 di Borneo menyebabkan ketidakmampuan dalam membentuk pemerintah provinsi hingga tahun 1953. Pemberontakan dari Darul Islam dan gerakan pemberontakan militer Permesta/PRRI di akhir 1950-an memicu respons dari Jakarta, termasuk pembentukan provinsi-provinsi baru.
