Namun pada tahun 2014 -- 2016, penurunan kemiskinan di perdesaan mengalami perlambatan, bahkan terjadi peningkatan angka kemiskinan pada periode 2014 -- 2015 kembali mengulang tren pada periode 2010 -- 2014, pada periode 2016 -- 2017 terjadi penurunan kemiskinan di perdesaan lebih cepat dari perkotaan.
Menurut Emil, kontribusi terbesar, yaitu 80 persen, dalam produk domestik bruto berasal dari pembangunan di Pulau Jawa dan Sumatera. Kontribusi pembangunan dari luar pulau itu masih rendah. Hal ini berarti masih ada kesenjangan dalam pemerataan pembangunan.
Secara terpisah, ekonom Mari Elka Pangestu juga menilai tingkat kesenjangan atau ketimpangan pendapatan memang masih nyata. Mari mengatakan kunci mengurangi ketimpangan antara lain pembangunan infrastruktur, terutama yang terkait dengan kelancaran arus logistik atau konektivitas.
Akan tetapi, menurut Mari, peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik di bidang pendidikan maupun kesehatan, juga penting untuk menurunkan ketimpangan. Dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta akses terhadap kegiatan ekonomi, seperti pembiayaan dan pasar, kegiatan ekonomi dapat tumbuh dan bergerak sehingga mampu mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat.
Pembangunan dikebut
Di Kuala Lumpur, Malaysia, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebutkan, pemerintah fokus pada dua program besar untuk mengurangi kesenjangan, yakni pembangunan infrastruktur dan inklusi keuangan. Sesuai dengan amanat Pancasila, untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan, salah satu upaya pemerintah untuk menekan ketimpangan adalah mewujudkan pembangunan tol laut untuk membangun konektivitas antarpulau, barat dan timur.
Untuk mengatasi ketertinggalan di sejumlah daerah, pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur, alokasi dana desa, jaminan kesehatan dan pendidikan, kredit usaha rakyat, serta layanan perbankan. Langkah itu diambil sebagai upaya untuk memudahkan akses permodalan bagi masyarakat. Target pemerintah melalui upaya itu dapat mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Taufik Widjoyono mengatakan, sebagian besar anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang tahun ini berjumlah Rp 104 triliun dialokasikan untuk membuka akses daerah terpencil dan wilayah perbatasan.
Beberapa program pembangunan yang masih berjalan adalah pembangunan jalan dan pengembangan kawasan di Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, kemudian Nusa Tenggara Timur dan Papua.
