Mohon tunggu...
Ikhsan Madjido
Ikhsan Madjido Mohon Tunggu... Jurnalis - Menulis, traveling, fotografi

Mengabadikan momen dengan kalimat, dan merangkai emosi dalam paragraf

Selanjutnya

Tutup

Vox Pop

Petani Poso Dukung Reformasi Agraria Badan Bank Tanah untuk Manfaat Ekonomi

1 Januari 2025   11:33 Diperbarui: 1 Januari 2025   11:55 106
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Peternakan Sapi di Poso, Sulawesi Tengah (Bazri Marzuki/ANTARA)

Kabut masih menyelimuti Lembah Lore ketika Suwardi Tudai, Ketua Penggembala di Desa Winowanga, Lore Timur, memulai harinya. Setiap pagi, ia memastikan ratusan kerbau dan sapi digiring ke padang savana yang luas.

Peternakan leluhur yang telah berdiri sejak 1818 ini bukan sekadar tempat penghidupan, melainkan simbol warisan budaya yang dikelola secara turun-temurun. Namun, di balik keindahannya, peternakan ini menghadapi tantangan serius, terutama rendahnya tingkat kelahiran ternak akibat keterbatasan sumber daya.

Di tengah permasalahan itu, hadirnya program reforma agraria oleh Badan Bank Tanah membawa harapan baru. Dengan menyediakan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) seluas 6.648 hektare, lembaga ini tidak hanya bertujuan redistribusi tanah, tetapi juga menciptakan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat sekitar.

Para petani di Poso pun menyambut baik langkah ini, terutama karena reforma agraria diyakini mampu mengatasi masalah struktural dan memberikan kepastian hukum atas lahan.

Warisan Leluhur yang Terancam

Peternakan leluhur di Desa Winowanga menjadi salah satu warisan budaya yang terus bertahan hingga kini. Dikelola bersama lembaga adat, peternakan ini memprioritaskan hasil ternaknya untuk mendukung kegiatan tradisional seperti pernikahan, selamatan, dan upacara adat lainnya.

Namun, persoalan teknis, seperti rasio pejantan terhadap betina yang hanya 1:12 --- jauh dari angka ideal 1:5 --- menyebabkan rendahnya tingkat kelahiran. Kepala Desa Winowanga, Alpius Rangka, mengakui bahwa upaya mencari solusi belum membuahkan hasil.

"Sudah beberapa kali kami memohon bantuan dari dinas terkait, tetapi hingga kini belum ada realisasinya," ujar Alpius. Peternakan yang menjadi kebanggaan masyarakat itu seakan berada di ujung tanduk.

Langkah Strategis Badan Bank Tanah

Melalui reforma agraria, Badan Bank Tanah berkomitmen menjadi solusi untuk memastikan keberlanjutan ekonomi dan sosial di wilayah seperti Poso. Deputi Bidang Pemanfaatan dan Kerja Sama Usaha, Hakiki Sudrajat, menjelaskan bahwa reforma agraria di atas HPL Badan Bank Tanah bertujuan lebih dari sekadar redistribusi lahan.

"Reforma agraria adalah amanah pemerintah pusat untuk menata ulang tanah-tanah yang dipercayakan kepada kami. Melalui percepatan pelaksanaan program ini, kami ingin menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas tanah, dan mendukung pemerataan ekonomi di daerah," kata Hakiki saat kunjungan kerja ke Poso.

Badan Bank Tanah telah menyediakan lahan seluas 1.550 hektare di Lembah Napu untuk mendukung reforma agraria. Lahan ini memiliki potensi besar untuk pengembangan pertanian dan peternakan serta dari sektor perkebunan dengan komoditi utama berupa kakao, kelapa dalam, kopi arabika, kopi robusta, cengkeh, lada dan teh.

Didukung pula oleh infrastruktur logistik yang memadai dan jaraknya yang relatif dekat dengan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Harapan dan Dukungan Petani

Bagi Suwardi Tudai dan petani lain di Poso, kehadiran Badan Bank Tanah membawa angin segar. Mereka berharap program ini segera terlaksana agar aktivitas pertanian dan peternakan dapat berjalan lebih optimal.

"Kami sangat mendukung program reforma agraria ini. Kami ingin ada kepastian hukum atas tanah kami sehingga bisa lebih fokus mengembangkan pertanian," ujar Suwardi. Petani lainnya menambahkan, mereka siap mengikuti ketentuan yang ditetapkan Badan Bank Tanah dan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).

Reforma agraria ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan produktivitas tanah, tetapi juga mengurangi kemiskinan di pedesaan. Dengan kepastian hukum, petani dapat meningkatkan investasi di lahannya, baik melalui bibit unggul maupun teknologi modern.

Dukungan Pemerintah Daerah

Sekretaris Daerah Kabupaten Poso, Heningsih, juga menyampaikan apresiasinya terhadap langkah Badan Bank Tanah. Menurutnya, reforma agraria adalah salah satu upaya konkret untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pembangunan.

"Reforma agraria memberikan pengakuan hak atas tanah, meningkatkan produktivitas lahan, dan mendukung kemandirian pangan nasional. Ini adalah langkah penting untuk menuntaskan masalah kemiskinan di desa," jelas Heningsih.

Pemerintah daerah pun berkomitmen mendukung penuh implementasi reforma agraria, termasuk mendampingi masyarakat agar dapat memanfaatkan tanah secara maksimal.

Kolaborasi dengan Investor

Selain reforma agraria, HPL Badan Bank Tanah di Lembah Napu juga diproyeksikan menjadi lokasi investasi pengembangan industri sapi perah terintegrasi. Program ini sejalan dengan agenda Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang mencanangkan program makan siang bergizi dan susu gratis untuk anak-anak.

"Kami sangat menyambut baik rencana ini. Kami siap mendukung penuh sesuai tugas dan fungsi kami, yakni menjamin ketersediaan tanah untuk kepentingan ekonomi berkeadilan," ujar Mahendra Wahyu, Team Leader Project Badan Bank Tanah Poso.

Mahendra menambahkan, lahan yang dikelola Badan Bank Tanah telah memenuhi kriteria investasi, termasuk status clean and clear serta infrastruktur pendukung. Dengan dukungan investor, program ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Reforma agraria adalah langkah strategis untuk menata ulang struktur agraria yang timpang menjadi lebih berkeadilan. Melalui redistribusi lahan dan program produktivitas, reforma agraria tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga membangun ekosistem ekonomi yang berkelanjutan.

Namun, keberhasilan program ini membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Tanpa dukungan semua pihak, reforma agraria hanya akan menjadi slogan tanpa implementasi nyata.

Di Lembah Lore, kabut pagi tidak hanya menjadi simbol awal hari, tetapi juga harapan baru bagi para petani. Dengan hadirnya Badan Bank Tanah, program reforma agraria di Poso diharapkan mampu mengatasi masalah kemiskinan, memberikan kepastian hukum, dan menciptakan manfaat ekonomi yang berkelanjutan.

Langkah ini adalah bukti nyata bahwa dengan kolaborasi yang kuat, cita-cita untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat bukanlah sesuatu yang mustahil. Petani Poso kini tidak hanya melihat masa depan yang lebih cerah, tetapi juga merasa memiliki bagian penting dalam pembangunan Indonesia yang berkeadilan.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Vox Pop Selengkapnya
Lihat Vox Pop Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun