Tentu ini baru terpenuhinya syarat administratif, dinamikanya akan teruji dari masing-masing pimpinan parpol melihat seberapa urgennya menggunakan hak angket untuk kepentingan menyelamatkan demokrasi.
Faktor lainnya yang tak kalah penting adalah gerakan ekstra parlementer, gerakan civil society secara organik yang menolak hasil pemilu curang. Apakah seperti bola salju yang meleleh ditengah jalan ataukah bagai peluru tak terkendali?
Maka masih sulit memperkirakan apakah akan terjadi gempa yang hebat hingga akhir masa jabatan presiden Jokowi Oktober 2024.
Sebagaimana kita ketahui Presiden Jokowi sangat lihai dalam melakukan aksi politiknya yang sulit ditebak. Sebelum huru-hara putusan MK soal syarat cawapres, Jokowi sempat bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/10/2023).
Pertemuan ini bersamaan dengan penahanan salah satu kader Partai Nasdem Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas sangkaan terkait kasus rasuah di Kementerian Pertanian (Kementan) setelah ditangkap pada Kamis (12/10/2023). KPK menduga ada uang ilegal dari Limpo yang mengalir ke Nasdem.
Lalu Surya Paloh bertekuk lutut menteri dari partainya harus diganti. Presiden Jokowi  resmi melantik Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian menggantikan Syahrul Yasin Limpo (SYL) di Istana Negara, Jakarta (25/10/2023).
Kita lihat nanti bagaimana akhir perkembangan kasus SYL yang baru akan menjalani sidang perdana pada 28 Pebruari 2024 di Pengadilan Tipikor Jakarta.
SYL didakwa menerima gratifikasi Rp 44,5 miliar dan juga dijerat pasal dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). KPK menduga SYL menerima USD 4.000-10.000 per bulan dari para bawahannya.
Amran Sulaiman dinilai tidak berhasil sebagai Menteri Pertanian di periode pertama 2014-2019. Lalu mengapa diangkat kembali oleh Presiden Jokowi?
Apakah suatu kebetulan karena sama-sama tokoh Sulawesi Selatan? Tentu bukan hanya soal primordial, tapi dengan pertimbangan cermat Jokowi untuk "menggergaji" pengaruh Jusuf Kalla di Sulawesi Selatan, Barat, Tenggara yang terafiliasi mendukung pasangan 01.
Pertimbangan lainnya diduga untuk melancarkan operasi bagi gratis bansos beras jelang pemilu.
Sikap Nasdem (Surya Paloh) pun masih kita uji melihat gelombang aksi unjuk rasa pasca pencoblosan 14 Pebruari 2024. Keberpihakannya ada dimana? Karena Presiden Jokowi kembali mengundang Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada Minggu (18/2/2024). Pertemuan tersebut telah diakui oleh kedua pihak.
"Memang ada pertemuan dan itu akan sangat bermanfaat bagi perpolitikan kita, bagi negara kita," Jokowi, Senin (19/2/2024).
