Mohon tunggu...
I Ketut Guna Artha
I Ketut Guna Artha Mohon Tunggu... Insinyur - Swasta

Orang biasa yang suka kemajuan

Selanjutnya

Tutup

Vox Pop

Indonesia Emas 2045 Akan Sia-Sia Jika Salah Mengawali 2024

8 April 2023   12:18 Diperbarui: 9 April 2023   10:52 275
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Memang Jalan Tol dibangun sejak jaman pak Harto (berkuasa 32 tahun). Tapi yang dibandingkan adalah kuantitinya, berapa panjang ruas tol yang dikerjakan dalam waktu berapa lama dan kualitasnya, seberapa manfaatnya menciptakan pemerataan ekonomi bukan hanya terkonsentrasi di Jawa?

Kalau saja "tangan besi" pak Harto (tanpa ada demo, ngumpul berempat saja sudah bisa masuk penjara. Bedalah saat ini hampir tiap hari ada demo) digunakan untuk membangun infrastruktur secara masif maka presiden selanjutnya akan fokus ke pambangunan SDM.

Pemerintahan Presiden Jokowi baru berumur 8 tahun 6 bulan telah melakukan investasi di berbagai sektor infrastruktur, pendidikan, energi dan peradaban baru masa depan Indonesia di IKN Nusantara.

Visi yang disampaikan Presiden Jokowi bukan semata membangun gedung apalagi memindahkan persoalan Jakarta ke ibukota baru tapi mengubah paradigma, mengubah mindset dan budaya kerja agar bangsa Indonesia semakin produktif, efisien dan kompetitif ditengah kondisi perkembangan geopolitik ekonomi global yang bergeser ke kawasan Asia Pasifik.

Catatan Reformasi 1998 telah berhasil melahirkan demokrasi. Namun celakanya koruptor makin meluas di semua institusi. Mengapa ini bisa terjadi?

Maklar kasus, peredaran narkoba, judi online, skandal pajak dan kejahatan lainnya dilakukan/dibackingi oleh oknum pejabat, oknum aparat (kita tunggu saja temuan aliran dana mencurigakan PPATK yang diungkap Prof. Mahfud MD).

Dulu hanya lingkaran kroni pak Harto yang korupsi. Sekarang kepala daerah, eselon iii hingga timses caleg, timses pemilihan kadespun bisa korupsi. Itu karena ada praktek jual beli suara sebagai resiko demokrasi yang "liberal".

Idealisme dikalahkan oleh pragmatisme. Ini adalah bukti kejahatan korupsi telah bertransformasi sangat cepat seakan mengikuti disrupsi teknologi.

Sepanjang masih ada KPK artinya korupsi di republik ini belum beres. Karena sejatinya KPK yang dilahirkan era Presiden Megawati Soekarnoputri itu adalah lembaga adhoc (sementara) yang ditugaskan untuk memulihkan tupoksi institusi kepolisian, kehakiman dan kejaksaan.

Revolusi Mental mandek tapi bersyukur rakyat masih bisa menikmati hasil-hasil pembangunan. Bayangkan jika angka korupsi bisa nol persen mungkin bangsa Indonesia telah menjelajah luar angkasa.

Itu adalah sejumlah tantangan yang akan dihadapi oleh presiden berikutnya. Oleh karena itu momentum 2024 sangat penting dan strategis maka pilihlah presiden 2024 jangan coba-coba, apalagi dengan perasaan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Vox Pop Selengkapnya
Lihat Vox Pop Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun