Tanpa hambatan threshold, para kandidat presiden harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan dukungan dari rakyat, bukan hanya dari partai politik. Hal ini mendorong mereka untuk menyusun program-program yang konkret, inovatif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.Â
Sebagai contoh, isu-isu seperti perbaikan pendidikan, layanan kesehatan, dan pemberantasan korupsi dapat menjadi fokus utama para kandidat, sehingga pemilu tidak lagi hanya menjadi arena perebutan kekuasaan, tetapi juga ajang penyampaian visi yang jelas.
3. Mengurangi Polarisasi Politik
Dalam beberapa pemilu terakhir, polarisasi politik menjadi salah satu tantangan besar bagi Indonesia. Dengan adanya dua kubu besar yang mendominasi pemilu, masyarakat sering kali terpecah ke dalam kelompok-kelompok yang saling bertentangan. Penghapusan presidential threshold membuka peluang untuk lebih banyak kandidat, sehingga dinamika politik menjadi lebih cair dan inklusif.Â
Misalnya, dengan lebih banyak kandidat yang menawarkan visi dan misi yang beragam, masyarakat memiliki pilihan yang lebih luas dan tidak terjebak dalam pertentangan dua kubu besar. Hal ini dapat membantu mengurangi ketegangan sosial dan memperkuat persatuan nasional.
Arah Baru Politik Indonesia
1. Peluang untuk Pemimpin Baru yang Kompeten
Penghapusan presidential threshold menciptakan peluang bagi figur-figur baru yang memiliki kapabilitas dan integritas untuk muncul sebagai pemimpin nasional. Selama ini, aturan ambang batas cenderung mendukung status quo dan menghalangi munculnya tokoh-tokoh alternatif.Â
Dengan dihapusnya batasan ini, regenerasi kepemimpinan di Indonesia dapat berjalan lebih lancar, sehingga memberikan harapan bagi munculnya pemimpin yang lebih progresif dan visioner. Sebagai contoh, tokoh-tokoh muda dengan latar belakang inovasi teknologi atau keberlanjutan lingkungan kini memiliki kesempatan lebih besar untuk bersaing.
2. Mendorong Demokrasi yang Lebih Substantif
