Reforma Agraria dan konflik HGB di Perairan

2.Proses Hukum bagi pelaku pemohon dan penerbitan SHGB di daerah Peraian laut .

3.Diperlukan reformasi menyeluruh dalam tata kelola tenurial perikanan skala kecil melalui tiga aspek utama: 

percepatan legalisasi hak atas tanah pemukiman nelayan dan pengakuan wilayah tangkap di peraian.

Penegakan Hukum yang tegas terhadap praktek proyek  pembangunan di wilayah pesisir peraian . 

Berikan kompensasi yang adil bagi nelayan Yang terdampak iklim akibat pembangunan proyek , karna menimbulakan keresahan di masyarakat pesisir.

Pemerintah dan pejabat setempat   harus tegas dalam masalah ini, Segera  mengambil tindakan yang konkret .