Andaikan saya Mendikbud, Ini Prioritas dan Urgensi Pendidikan Indonesia (Bagian II)

Satu bukti menohok yang dibeberkan Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia adalah tingkat Buta Huruf (yang selama ini bisa jadi ditutup-tutupi Kemdikbud) "Misalnya, 55 persen anak usia 15 tahun secara fungsional buta huruf, dibandingkan 14 persen di Vietnam," katanya di Bursa Efek Indonesia, Jakarta 2018.

Sebenarnya secara teoritis strategi reformasi pendidikan Indonesia sudah mencakup bidang-bidang yang tepat. Namun yang jadi masalah besar dan sangat besar adalah eksekusi di lapangan. Dan urusan eksekusi adalah tanggung jawab eksekutor, yakni para pejabat dan pegawai dalam lingkup pendidikan. 

Karena itu, mesti diseleksi ulang, pegawai bidang pendidikan termasuk para pegawai kependidikan dan non-pendidik. Pekerja yang tidak berkualitas, yang cuma bisa menjilat Asal Bapak Senang, yang pemalas cuma absen dan main games, dan yang sudah nyaman di comfort zone harus dibangunkan, diseleksi ulang. 

Bila mereka terlanjur diangkat jadi PNS, dipindahkan ke daerah 3 T (tertinggal, terdepan, terluar). Bila mereka protes, berbuat ulah, tinggal dipecat saja, daripada mereka cuma jadi parasit dalam dunia pendidikan Indonesia.

G. Melengkapi mekanisme pembiayaan untuk pendidikan sekolah di daerah 3 T (tertinggal, terdepan, terluar)

Urusan mengelola duit di negara ini --yang katanya jumlah penduduk "Beragama"

terbesar di dunia-- memang sangat parah. Korupsi, Korupsi, Korupsi ternyata dilakukan terus, dari kepala daerah sampai pegawai rendahan sekolah. 

Kalau sudah begini, mau tidak mau kita harus menggunakan teknologi, pembiayaan

Cashless bisa jadi satu solusi. Tentu saja kepastian hukum dan perlu semacam KPK Pendidikan di setiap propinsi harus segera dibentuk untuk mencegah korupsi dana pendidikan. Jangan seperti sekarang, duit korupsi sudah habis berfoya foya pejabat dan anak istrinya yang tidak punya malu. 

Bila perlu libatkan berbagai organisasi guru yang sudah mempunyai jaringan sampai ke kecamatan dan desa-desa. Sehingga Dinas Pendidikan tingkat kecamatan mendapat "sparing partner" dari organisasi guru yang bertanggung jawab.