Ketegangan di Laut China Selatan tidak hanya mempengaruhi Indonesia secara langsung, tetapi juga stabilitas regional secara keseluruhan. Persaingan dan rivalitas antara China dengan negara-negara ASEAN dan kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Jepang telah menciptakan ketidakpastian politik dan keamanan di Asia Tenggara.
Upaya Mengatasi Ancaman
Penguatan pertahanan maritim adalah langkah yang penting dalam menjaga kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan. Modernisasi angkatan laut dan peningkatan kerjasama dengan Badan Keamanan Laut (Bakamla) merupakan bagian integral dari strategi ini. Pembangunan infrastruktur militer di Natuna, termasuk pangkalan angkatan laut dan fasilitas pertahanan pantai, juga perlu ditingkatkan untuk memperkuat kehadiran militer Indonesia di wilayah tersebut (Sura Gunawan and Siregar 2021). Selain itu, Indonesia perlu meningkatkan kapasitas patroli dan pengawasan maritim di sekitar Kepulauan Natuna untuk mengurangi kemungkinan pelanggaran terhadap ZEE Indonesia oleh kapal-kapal asing.
Selain Penguatan pertahanan maritim perlu juga adanya penguatan posisi Indonesia dalam kerangka hukum internasional, khususnya melalui Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), adalah aspek penting dalam menegakkan kedaulatannya di Laut China Selatan (Djundjunan 2024). Indonesia harus memanfaatkan UNCLOS sebagai dasar hukum untuk menegakkan hak-haknya di ZEE, termasuk hak untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan melindungi lingkungan maritim. Melalui diplomasi hukum, Indonesia dapat menggunakan mekanisme UNCLOS, seperti arbitrase internasional, untuk menyelesaikan sengketa dengan China secara damai dan berdasarkan hukum internasional (Sendow, Kalalo, and Tangkudung 2023). Selain itu, Indonesia juga dapat bekerja sama dengan negara-negara ASEAN lainnya untuk menguatkan posisi kolektif dalam menegakkan hukum internasional di Laut China Selatan.
